Advertisement
Laporan : Farid
Demak|MATALENSANEWS.com – Ratusan ribu warga Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Demak turun ke jalan menggelar aksi jalan kaki dan istighotsah massal sebagai bentuk protes atas bencana rob yang menahun di wilayah Kecamatan Sayung, Minggu (15/6/2025). Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB ini menempuh rute dari pintu tol Sayung menuju titik banjir rob di depan pabrik Polytron (PT HIT Sayung).
Dalam pernyataannya, Koordinator Aksi, Mustain, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan seruan moral kepada pemerintah untuk segera bertindak menyelesaikan penderitaan warga terdampak rob.
“Kami sangat prihatin atas kesengsaraan warga Sayung dan sekitarnya. Kami berharap Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, berkenan hadir menyaksikan langsung penderitaan warga di Kecamatan Sayung,” ujar Mustain.
Aksi ini diikuti oleh sekitar 100.000 warga NU dari berbagai tingkatan dan badan otonom, termasuk PCNU, MWC, ranting, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, serta masyarakat umum yang terdampak banjir rob.
Mereka membawa spanduk, poster, serta menggelar doa bersama sebagai bentuk desakan moral kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk segera mengambil tindakan nyata. Aksi ini juga menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari solusi jangka pendek seperti pengerukan sedimentasi sungai, pemasangan pompa, kolam retensi, dan pembangunan polder, hingga solusi jangka panjang seperti pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) dan normalisasi sungai.
Pengamat lingkungan, Hendy Hendro, juga melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah.
“Kok pemerintah tidak malu?... Ini menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam menangani banjir rob,” tegas Hendy.
Pantauan di lokasi, akses jalan Pantura Semarang–Demak di depan PT HIT masih tergenang dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 40 cm. Genangan ini telah melumpuhkan arus lalu lintas, merendam permukiman dan lahan pertanian warga.
Banjir rob yang terus terjadi disebabkan oleh kombinasi pasang laut, intensitas hujan tinggi, dan penurunan muka tanah. Meski Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah memulai beberapa program seperti normalisasi sungai dan perencanaan giant sea wall yang ditargetkan rampung tahun 2027, warga menilai langkah tersebut terlalu lambat dan tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.
Keluhan juga datang dari warga di daerah terdampak yang jauh dari jalan raya, karena bantuan pemerintah dinilai hanya menyasar wilayah yang mudah dijangkau.
Aksi damai ini menjadi simbol perlawanan warga terhadap ketidakadilan penanganan bencana yang sudah terjadi lebih dari lima tahun. Selain menuntut solusi teknis, aksi ini juga mendesak kehadiran negara secara politis di daerah pesisir yang kian terancam abrasi dan bencana rob berkepanjangan.(*)
