Advertisement
Laporan : ErAngga
JAKARTA|MatalensaNews.com — Komisi IX DPR RI menyoroti serius insiden mobil pengangkut menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Peristiwa tragis yang melibatkan sopir pengganti tersebut memicu desakan kuat agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden yang melukai sejumlah siswa. Ia menilai kejadian ini mencerminkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan teknis program MBG.
“Kami menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di SDN Kalibaru 01, di mana sejumlah siswa menjadi korban akibat dilindas mobil pengangkut logistik program MBG,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).
Menurut Charles, informasi bahwa sopir yang bertugas merupakan sopir pengganti yang tidak biasa menangani armada MBG menunjukkan adanya sistem pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Insiden ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG, khususnya dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Sistem pengawasan dan verifikasi personel tidak berjalan semestinya,” tegasnya.
Legislator dari PDIP itu menuturkan bahwa setiap sopir yang ditugaskan dalam program MBG semestinya melewati proses verifikasi dan kualifikasi ketat, mengingat tugas mereka berkaitan langsung dengan keselamatan anak-anak sekolah.
“Kami mendesak BGN dan instansi terkait untuk mengevaluasi SOP pelaksanaan program ini. Siapa pun yang terbukti lalai harus dimintai pertanggungjawaban secara transparan. SPPG penyalur juga harus didalami dan dievaluasi,” tambah Charles.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Ia menyebut lemahnya pengawasan dari BGN menjadi faktor penyebab terjadinya insiden tersebut.
“Ini menunjukkan masih adanya kelemahan pengawasan dari BGN. Semestinya ada SOP jelas dalam distribusi makanan. Mobil harus dipastikan tidak memiliki masalah teknis, dicek dan diservis secara rutin, dan sopir harus ahli serta sehat jasmani dan rohani,” ujar Legislator Golkar itu.
Yahya menyebut menerima informasi bahwa kendaraan tersebut mengalami rem blong, sementara sopir yang mengemudi merupakan sopir pengganti. Ia mendesak BGN memberikan sanksi tegas kepada SPPG penyalur yang lalai.
“Saya mendesak BGN memberikan sanksi kepada SPPG yang melanggar, termasuk pemutusan kerja sama jika terbukti kurang waspada mengecek kondisi kendaraan dan kelayakan sopir,” ucapnya.
Yahya juga menyoroti dampak psikologis terhadap siswa yang menjadi korban. Ia meminta kepolisian mengusut tuntas penyebab kecelakaan.
“Apalagi ada korban yang luka berat dan ringan. Saya minta kepolisian mengusut tuntas kasus ini. BGN juga harus membantu biaya perawatan korban sampai sembuh, termasuk pemulihan trauma dan kesehatan mental siswa,” tegasnya.
Baik Charles maupun Yahya sepakat bahwa insiden ini menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan serta memastikan SOP program MBG dilaksanakan dengan benar agar kejadian serupa tidak terulang.
