SEMARANG |MATALENSANEWS.COM – Dugaan tindakan intimidatif yang dilakukan seorang Ketua RT terhadap wartawan di Kota Semarang menjadi sorotan. Ketua RT 04 RW 03, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, berinisial SN, diduga melontarkan ancaman hingga mengambil cangkul dan hendak mengayunkannya ke arah seorang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik, Rabu (11/11/2026).
Peristiwa tersebut terjadi di depan pos kamling RT 04 RW 03 Sambirejo, ketika sejumlah warga sedang bergotong royong membuat taman Tanaman Obat Keluarga (TOGA).
Berdasarkan keterangan wartawan yang bersangkutan, insiden bermula ketika dirinya menanyakan keberadaan taman TOGA yang sebelumnya diketahui berada di sebelah barat rumah SN.
Pertanyaan itu disampaikan untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan fasilitas lingkungan tersebut. Namun, SN disebut merespons dengan nada tinggi.
"Taman toga dulu memang ada di dekat rumah saya, tapi sekarang rumah saya sudah ada konter," demikian ucapan SN sebagaimana dituturkan wartawan tersebut.
Situasi kemudian disebut semakin memanas setelah SN diduga mengeluarkan pernyataan bernada ancaman.
"Kalau tempat makan saya diganggu, saya siap keluarkan pedang," lanjutnya.
Tidak berhenti di situ, SN juga disebut mengambil sebuah cangkul dan diduga hendak mengayunkannya ke arah wartawan. Sejumlah warga yang berada di lokasi kemudian turun tangan untuk melerai sehingga bentrokan fisik dapat dihindari.
Dugaan kejadian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai etika kepemimpinan dan tanggung jawab seorang Ketua RT dalam menjalankan fungsi pelayanan serta pengayoman masyarakat.
Pakar: Jabatan Kemasyarakatan Harus Berpedoman pada Aturan
Pakar komunikasi, kepemimpinan, dan etika publik, Dr. Hedy Rahmad, S.I.Kom., CM., M.H., menjelaskan bahwa kelembagaan masyarakat di Kota Semarang memiliki pedoman yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
Menurut Hedy, peraturan tersebut mengatur berbagai aspek kelembagaan, mulai dari pembentukan, tata kelola, masa bakti, mekanisme pemilihan hingga pemberhentian pengurus.
RT dan RW merupakan bagian dari enam unsur LKK yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di tingkat kelurahan.
Ia menjelaskan, pemilihan pengurus dilaksanakan melalui panitia pemilihan dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai ketentuan. Hasil pemilihan kemudian dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada lurah sebagai dasar penerbitan keputusan pengangkatan pengurus.
Terkait masa jabatan, Hedy menerangkan bahwa ketua RT maupun RW memiliki masa bakti lima tahun dan dapat dipilih kembali sesuai batasan periode yang ditetapkan dalam peraturan.
Menurutnya, seluruh ketentuan tersebut harus menjadi pedoman agar kelembagaan masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan yang berlaku.
DPRD: Warga Bisa Mengusulkan Penggantian Ketua RT
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, H. Sugi Hartono, S.Sos.I., menjelaskan bahwa keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki landasan hukum, antara lain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025.
Ia menyebutkan terdapat enam unsur LKK di Kota Semarang, yakni RT, RW, LPMK, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu.
Sugi juga menjelaskan mekanisme penyelesaian apabila terdapat Ketua RT yang dinilai arogan atau bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
"Kalau Pak RT-nya arogan, ya sebaiknya warga mengajak berembuk RT-nya. Kasih teguran. Di kemudian hari, sudah ditegur kok masih begitu, ya bisa saja warga mengusulkan kepada pihak RW untuk penggantian RT," jelas Sugi kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, usulan penggantian harus disertai alasan yang jelas dan bukti-bukti kuat agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan di lingkungan RT idealnya dilakukan secara berjenjang melalui RW sebelum diteruskan kepada pihak kelurahan.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa warga memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila kepemimpinan di tingkat RT dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kritik Bukan Alasan untuk Melakukan Intimidasi
Dugaan intimidasi terhadap wartawan di Sambirejo tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan pribadi. Terlebih, pertanyaan yang disampaikan wartawan berkaitan dengan keberadaan fasilitas lingkungan berupa taman TOGA.
Ketua RT memiliki tanggung jawab menjaga komunikasi, mengayomi warga, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah kelurahan.
Jabatan tersebut merupakan amanah sosial, bukan kewenangan untuk membungkam kritik, melontarkan ancaman, ataupun menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
Apabila terdapat keberatan terhadap pertanyaan atau aktivitas jurnalistik, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui klarifikasi dan mekanisme hak jawab, bukan tindakan intimidatif.
Dugaan penggunaan cangkul untuk mengancam wartawan, apabila terbukti, juga perlu ditangani secara serius berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (2) menjamin pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Sementara Pasal 4 ayat (3) menjamin pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Adapun Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), sepanjang unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
Kelurahan dan Kecamatan Diharapkan Lakukan Klarifikasi
Pihak Kelurahan Sambirejo dan Kecamatan Gayamsari diharapkan segera melakukan klarifikasi serta penelusuran terhadap dugaan peristiwa tersebut.
Persoalan ini juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan dan etika kepemimpinan pengurus RT di lingkungan masyarakat.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kelembagaan, pemerintah kelurahan diharapkan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara dugaan ancaman kekerasan dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa secara objektif.
Di sisi lain, SN juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Pada akhirnya, jabatan Ketua RT bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat. Seorang pemimpin lingkungan seharusnya mampu menerima kritik, menghargai perbedaan pendapat, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
Jika terdapat persoalan dalam pelaksanaan tugas maupun komunikasi dengan warga dan wartawan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui dialog dan mekanisme yang berlaku, bukan dengan ancaman atau tindakan kekerasan.(Djoko S)
