
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto
SUKOHARJO|MatalensaNews.com – Pimpinan Polri mengambil langkah evaluasi terhadap penanganan peristiwa di Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur’an (HQ), Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut, empat personel Polres Sukoharjo yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan dinonaktifkan dari jabatannya dan kini menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi Polri dalam menindaklanjuti berbagai keluhan serta dampak yang dirasakan para santriwati dan pengasuh pondok pesantren. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai ketentuan, prosedur, dan prinsip profesionalisme.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, evaluasi terhadap empat personel tersebut merupakan kebijakan pimpinan Polri sebagai respons atas peristiwa yang terjadi di Sukoharjo.
"Terkait dengan peristiwa di Sukoharjo, pimpinan Polri sudah mengambil kebijakan berupa evaluasi terhadap empat personel, yakni Kapolres Sukoharjo AKBP ADS, Kasat Reskrim IPTU AS, Kanit Pidum IPDA FA, dan Kanit PPA IPDA RAP. Saat ini, keempatnya menjalani proses pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri," jelas Yuliyanto, Senin (2/11/2026) petang.
Ia menegaskan, langkah evaluasi tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan tugas anggota Polri menjadi perhatian pimpinan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat keluhan masyarakat maupun dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, Polri menghormati setiap masukan, kritik, dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Hal itu menjadi bagian penting dalam proses pembenahan institusi agar pelayanan kepolisian ke depan semakin baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Polri menghormati setiap masukan, kritik, dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi institusi agar pelaksanaan tugas kepolisian ke depan semakin baik, profesional, dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Yuliyanto juga meminta agar proses pemeriksaan yang sedang berlangsung diberikan ruang untuk mengungkap secara objektif bagaimana pelaksanaan kegiatan di lapangan. Termasuk apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
"Proses pemeriksaan ini harus berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Namun, yang menjadi komitmen bersama adalah setiap anggota Polri harus mampu menjalankan kewenangannya secara profesional, prosedural, dan proporsional," tegasnya.
Mutasi Jabatan Kapolres Sukoharjo dan Boyolali
Selain pemeriksaan terhadap empat personel, terdapat perkembangan penataan kepemimpinan di jajaran Polres Sukoharjo dan Polres Boyolali melalui mutasi jabatan.
Berdasarkan mutasi tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolres Sukoharjo, dimutasikan sebagai Pamen Stamaops Polri.
Posisi Kapolres Sukoharjo selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.
Sementara itu, jabatan Kapolres Boyolali selanjutnya diisi oleh AKBP Christopher Adhikara Lebang, S.I.K., S.H., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Yuliyanto mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya menyangkut aspek kedinasan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya kepekaan anggota ketika berinteraksi dengan masyarakat.
Hal tersebut terutama perlu diperhatikan saat anggota kepolisian berhadapan dengan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang membutuhkan pendekatan khusus dalam setiap tahapan penanganan perkara.
"Penegakan hukum harus tetap dilaksanakan secara tegas dan sesuai aturan. Namun, dalam setiap tahapan pelaksanaannya, anggota juga harus mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati martabat masyarakat, serta memperhatikan kondisi psikologis pihak-pihak yang terdampak," tuturnya.
Ia berharap, perkembangan penanganan peristiwa di Ponpes Hamalatul Qur’an dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bagi seluruh jajaran kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
"Kami menyampaikan keprihatinan atas dampak yang dirasakan para santriwati dan pengasuh ponpes. Kami juga berharap seluruh proses yang berjalan dapat memberikan kejelasan secara objektif, sekaligus menjadi bahan perbaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus terjaga," pungkas Kombes Pol Yuliyanto.(Goent)