JAKARTA|MATALENSANEWS.COM– Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan menyebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memiliki peran penting dalam mengawal dan mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguasaan kembali manfaat sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo menginginkan agar sedikitnya 70 persen manfaat dari kekayaan dan aset bangsa dapat dinikmati negara serta dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya tersebut, Polri dinilai memiliki peran strategis, khususnya dalam menindak praktik pengelolaan sumber daya alam secara ilegal yang berpotensi merugikan keuangan dan kekayaan negara.
Arahan Presiden Prabowo mengenai pemanfaatan hasil kekayaan alam tersebut sebelumnya disampaikan saat menghadiri Tanwir Muhammadiyah sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Hal itu disampaikan Syahganda seusai melakukan audiensi dengan Kapolri di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
"Tentu saya mengetahui juga bahwa Bapak Kapolri ini menjadi tulang punggung Bapak Presiden untuk menuntaskan kerja-kerja berat Bapak Presiden dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat," kata Syahganda.
Ia menambahkan, arahan Presiden tersebut merupakan mandat penting bagi Polri sebagai institusi penegak hukum. Karena itu, pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan dan mengelola sumber daya alam secara ilegal hingga merugikan negara harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Jadi itu pekerjaan yang sangat besar bagi Bapak Kapolri tentunya atas perintah Bapak Presiden untuk mengambil kembali resources bangsa ini yang selama ini dikelola secara ilegal," sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa Polri akan segera melakukan pendataan untuk menentukan sasaran dan prioritas penindakan terhadap berbagai praktik ilegal yang merugikan negara.
Pendataan tersebut akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri serta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
"Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," kata Suyudi kepada wartawan.
Ia menegaskan, Polri tidak akan ragu menindak berbagai praktik ilegal yang terjadi di Indonesia, terutama aktivitas usaha yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara.
Namun demikian, Suyudi memastikan bahwa perusahaan maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan tetap akan mendapatkan pengawalan dari kepolisian.
Menurutnya, kepastian hukum dan keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi nasional agar tetap kondusif.
"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung," ujar Suyudi.
Ia kembali menegaskan bahwa penertiban akan difokuskan pada kegiatan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum serta menimbulkan kerugian bagi negara.
"Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan," pungkasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional, mencegah praktik eksploitasi ilegal, serta memastikan pemanfaatan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.(Red/GT)
