![]() |
| Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Yuliyanto |
SALATIGA |MATALENSANEWS.COM– Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Salatiga. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, termasuk penggunaan fasilitas serta kewenangan kelembagaan DPRD.
Dalam materi pengaduan disebutkan, Dance diduga menyelenggarakan rapat bersama anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga dengan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lurah, serta perwakilan RT/RW pada Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut dipublikasikan melalui kanal resmi DPRD Kota Salatiga. Namun, pelapor mempersoalkan narasi publikasi yang dinilai sepihak karena mengatasnamakan anggota DPRD Kota Salatiga secara keseluruhan.
Selain itu, terdapat dugaan penunjukan atau disposisi yang dilakukan tanpa melalui mekanisme kelembagaan sebagaimana mestinya.
Dalam pengaduan tersebut juga disoroti dugaan tindakan terlapor yang secara sepihak menerbitkan surat penunjukan atau disposisi kepada Laurens Andrian, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga.
Penunjukan itu berkaitan dengan undangan sebagai pembicara yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tolitoli tertanggal 3 Agustus 2026.
Menanggapi pengaduan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Yuliyanto, membenarkan telah menerima surat terkait laporan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan.
Ia berpandangan, setiap laporan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik harus ditindaklanjuti secara profesional, objektif, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Berkenaan dengan adanya surat pengaduan yang telah disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Salatiga, saya berpandangan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik harus ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Yuliyanto, Kamis (19/11/2026).
Ia meminta Badan Kehormatan menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 serta Peraturan DPRD Kota Salatiga tentang Tata Tertib dan Kode Etik.
Menurut Yuliyanto, proses pemeriksaan harus dilakukan dengan mengedepankan alat bukti, dokumen administrasi, keterangan saksi, serta klarifikasi dari pihak yang dilaporkan.
"Saya menegaskan bahwa fasilitas, anggaran, surat-menyurat, media sosial, dan seluruh perangkat kelembagaan DPRD merupakan fasilitas institusi yang harus digunakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap fraksi, kelompok, maupun individu tertentu dalam penggunaan fasilitas kelembagaan DPRD.
Di sisi lain, Yuliyanto menyatakan tetap menghormati hak setiap anggota DPRD untuk memberikan klarifikasi maupun pembelaan dalam proses pemeriksaan.
"Saya juga menghormati hak setiap anggota DPRD untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan," katanya.
Ia menegaskan, pemeriksaan tersebut semestinya tidak diarahkan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Sebaliknya, proses itu harus menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan, independensi, profesionalitas, dan kredibilitas DPRD Kota Salatiga.
Yuliyanto juga berharap persoalan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan DPRD, termasuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarpimpinan.
"Saran saya, gunakan momentum ini untuk memperbaiki tata kelola DPRD Kota Salatiga, termasuk ajak wakil pimpinan DPRD untuk komunikasi dan koordinasi secara intens," ungkapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, mengaku belum mengetahui secara pasti materi pengaduan yang ditujukan kepadanya.
"Saya juga belum tahu persis. Nanti baru mau dirapatkan di tingkat pimpinan," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, proses penanganan pengaduan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Salatiga masih menjadi perhatian. Pemeriksaan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kejelasan atas materi aduan dengan tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan hak klarifikasi seluruh pihak.(Goent)
