KLATEN| MATALENSANEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo. Kali ini, penyidik memanggil 18 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (17/11/2026).
Dari total 18 saksi yang dipanggil, sebanyak 17 orang merupakan kepala dinas (Kadis) dan satu lainnya adalah Camat Polanharjo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Klaten.
"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap para saksi dijadwalkan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta," jelasnya.
Adapun 18 pejabat Pemkab Klaten yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan yakni:
- Suryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Klaten.
- Muh. Anwar Shodiq, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Klaten.
- Agus Setyawan Prasetyoko, Kepala Dinas Pendidikan.
- Much. Nasir, Kepala Dinas Pertanian Klaten.
- Anggit Budiarto, Kepala Dinas Kesehatan.
- Titin Windiyarsih, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata.
- Supriyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Puspo Enggar Hastuti, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB).
- Anang Widjatmoko, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- Luciana Rina Damayanti, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- Pramana Agus Wijanarka, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Aris Pramana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Sri Purwanto, Kepala Dinas Perhubungan.
- Iwan Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Pandu Wirabangsa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Srihadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Moh Prihadi, Camat Polanharjo.
- Amin Mustofa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
KPK Telusuri Dugaan Praktik Korupsi Periode Sebelumnya
Pemeriksaan terhadap jajaran pejabat Pemkab Klaten ini menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Hamenang Wajar Ismoyo.
Sebelumnya, KPK juga mengungkapkan tengah menelusuri kemungkinan adanya praktik penerimaan atau dugaan korupsi serupa di lingkungan Pemkab Klaten sebelum Hamenang menjabat sebagai bupati.
Pendalaman tersebut dilakukan ketika penyidik memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih mendalami dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Hamenang, termasuk kemungkinan praktik serupa telah berlangsung pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya.
"Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ungkap Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Ia menambahkan, penyidik masih akan menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan tersebut juga terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya.
"Termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini," imbuhnya.
Kasus Suap Perubahan Hasil Audit BPK
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait dugaan suap untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
KPK mengungkapkan, Hamenang diduga meminta agar temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium dihapus dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut adalah:
- Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), selaku Bupati Klaten periode 2025–2030.
- Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU), selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah.
- Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Pemanggilan 18 pejabat Pemkab Klaten tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap lebih jauh konstruksi perkara, termasuk menelusuri dugaan aliran penerimaan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap keterangan para saksi guna mengungkap secara terang dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Klaten.(Red/GT)
