SALATIGA | MATALENSANEWS.COM– Pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kota Salatiga.
Ketua LMPI Kota Salatiga, Arief S, mengungkapkan adanya sejumlah temuan hasil investigasi lapangan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan.
Temuan tersebut antara lain dugaan belum jelasnya dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pemasangan papan informasi proyek yang disebut dipaku langsung pada batang pohon.
Arief menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut pada Kamis (12/11/2026). Menurutnya, pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan keselamatan kerja.
Berdasarkan hasil investigasi LMPI, salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah kegiatan Pemeliharaan Gedung Sekota Salatiga yang dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Salatiga.
Berdasarkan papan informasi pekerjaan, kegiatan tersebut menggunakan sumber dana APBD Kota Salatiga Tahun 2026, dengan jadwal pelaksanaan mulai 8 Oktober hingga 7 Desember 2026 atau selama 60 hari kalender.
LMPI mempertanyakan kejelasan dokumen perencanaan dan rincian anggaran pekerjaan tersebut. Menurut Arief, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus memiliki dokumen administrasi dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen tersebut penting untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta realisasi pekerjaan di lapangan.
Selain persoalan RAB, LMPI juga menyoroti aspek keselamatan pekerja. Dalam hasil pemantauan lapangan, pihaknya mengaku mendapati pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan pelindung diri atau Alat Pelindung Diri (APD) saat melaksanakan pekerjaan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja, terlebih apabila pekerjaan dilakukan menggunakan peralatan atau berada di lokasi yang memiliki risiko kecelakaan.
Padahal, penerapan K3 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penggunaan APD seperti helm keselamatan, sepatu pelindung, sarung tangan, dan perlengkapan lain harus disesuaikan dengan potensi bahaya serta jenis pekerjaan yang dilakukan.
Temuan lainnya adalah pemasangan papan informasi proyek yang diduga dilakukan dengan cara dipaku langsung pada batang pohon.
Cara pemasangan tersebut disayangkan karena berpotensi merusak jaringan batang pohon. LMPI menilai pemasangan papan informasi seharusnya menggunakan tiang atau konstruksi penyangga tersendiri sehingga tidak merusak tanaman maupun fasilitas lingkungan di sekitarnya.
Ketua LMPI Kota Salatiga, Arief S, menilai pemahaman terhadap pentingnya administrasi proyek, keselamatan kerja, dan kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.
“Banyak yang belum memahami pentingnya keberadaan RAB dalam sebuah proyek. Padahal dokumen tersebut menjadi dasar perencanaan pekerjaan, pengendalian biaya, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” ungkap Arief.
Menurutnya, proyek yang tidak didukung administrasi dan perencanaan biaya secara memadai berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari ketidaksesuaian volume pekerjaan, pembengkakan biaya, dugaan penggelembungan anggaran (mark up), hingga potensi penyalahgunaan keuangan negara.
Meski demikian, dugaan tidak adanya RAB maupun indikasi penyimpangan anggaran tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari instansi terkait.
Arief juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi proyek-proyek pembangunan yang menggunakan uang negara, baik yang bersumber dari APBD, APBN, dana desa, maupun dana kelurahan.
Masyarakat diharapkan tidak ragu meminta informasi mengenai perencanaan dan anggaran pekerjaan kepada instansi terkait, pelaksana swakelola, kelompok masyarakat (Pokmas), maupun kontraktor sesuai mekanisme keterbukaan informasi publik.
LMPI juga mendesak pemerintah daerah, khususnya DPUPR Kota Salatiga, untuk memberikan penjelasan terkait temuan tersebut sekaligus melakukan evaluasi terhadap administrasi, penerapan K3, dan tata cara pemasangan papan informasi proyek.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, instansi terkait diharapkan segera mengambil langkah perbaikan agar tidak menimbulkan risiko keselamatan maupun kerugian lingkungan.
“Pengawasan masyarakat sangat penting. Kami berharap setiap proyek pembangunan dilaksanakan secara transparan, sesuai spesifikasi, mengutamakan keselamatan pekerja, menjaga lingkungan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru menimbulkan persoalan,” tegasnya.
LMPI Kota Salatiga berharap pemerintah tidak mengabaikan temuan-temuan tersebut. Sebab, pembangunan bukan hanya soal hasil fisik pekerjaan, tetapi juga menyangkut transparansi penggunaan anggaran, keselamatan tenaga kerja, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.(Goent)