SEMARANG| MatalensaNews.com – Polda Jawa Tengah (Jateng) mengungkap 46 kasus dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di berbagai wilayah Jawa Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan sebanyak 61 orang sebagai tersangka.
Dari puluhan kasus itu, petugas turut mengamankan 51 kendaraan serta menyita sekitar 63 ribu liter BBM yang terdiri dari jenis solar dan Pertalite.
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan terhadap berbagai praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat dan negara.
"Total 46 perkara, dengan mengamankan 61 tersangka, kemudian menyita 51 kendaraan dan 63 ribu liter yang terdiri dari BBM solar dan BBM Pertalite," kata Roy di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Roy mengungkapkan, kasus penyelewengan BBM bersubsidi tersebut terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Wilayah yang tidak tercatat dalam pengungkapan kali ini yakni Kabupaten Demak, Purworejo, dan Kota Solo.
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah besar, kemudian menampung dan menjualnya kembali demi memperoleh keuntungan.
Salah satu modus yang ditemukan yakni memodifikasi tangki kendaraan agar kapasitas penampungan BBM menjadi lebih besar. Selain itu, pelaku juga menggunakan QR Code MyPertamina dan pelat nomor kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian BBM secara berulang di sejumlah SPBU.
"Modus lainnya menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk kepentingan penjualan kembali. Kemudian menyedot BBM subsidi dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken," ungkap Roy.
Tidak hanya itu, para pelaku juga melakukan penimbunan, pengangkutan, serta penjualan kembali BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Bahkan, polisi menemukan praktik pencampuran BBM solar bersubsidi dengan minyak olahan untuk kemudian diperjualbelikan kembali.
Roy menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada penangkapan para pelaku di lapangan. Penyidik akan terus mengembangkan perkara tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
Menurutnya, apabila BBM bersubsidi hasil penyelewengan tersebut digunakan untuk kepentingan industri, perusahaan yang terbukti menggunakannya juga dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum.
"Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar," tegasnya.
Sementara itu, Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, menjelaskan bahwa seluruh transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU sebenarnya dapat dimonitor dan tercatat dalam sistem.
Namun, para pelaku diduga menyiasati sistem tersebut dengan menggunakan QR Code maupun nomor polisi kendaraan yang berbeda-beda. Dengan cara itu, mereka dapat berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk membeli BBM bersubsidi secara berulang.
"Tapi yang dilakukan para pelaku adalah menggunakan QR Code atau nopol yang diganti-ganti. Mereka bisa pindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain untuk ngangsu istilahnya," kata Fanda.
Fanda juga mengimbau masyarakat agar ikut mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembelian dalam jumlah tidak wajar atau dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun melalui layanan pengaduan Pertamina di nomor 135.
"Supaya kami lakukan blokir terhadap nopol yang terindikasi melakukan hal yang merugikan masyarakat," ujarnya.
Pengungkapan puluhan kasus tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.(Farid)