JAKARTA| MatalensaNews.com – Polri menegaskan tidak ada impunitas maupun perlakuan istimewa terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Penegasan tersebut disampaikan menyusul hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan penegakan disiplin dan kode etik merupakan komitmen berkelanjutan institusi Polri dalam menjaga integritas seluruh personel.
Hal itu disampaikan Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
"Sebelum saya sampaikan lebih lanjut terkait dengan hasil dari putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap EHS, ini adalah sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin maupun kode etik profesi, yang tentunya Polri terus akan melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran," kata Trunoyudo.
Menurutnya, langkah penindakan internal tersebut sejalan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui gerakan bersih ke dalam.
Trunoyudo menjelaskan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dibangun dari integritas setiap anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Sebagaimana yang akan kami sampaikan juga ini selaras dengan program Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, terkait dengan bersih ke dalam," ujarnya.
"Bersih ke dalam bisa dimaknai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," sambungnya.
Lebih lanjut, dia memastikan seluruh proses penegakan kode etik di lingkungan Polri dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law juga menjadi landasan dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.
"Dalam upaya tersebut, Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan asas equality before the law," ucapnya.
Dia menegaskan, tidak ada perbedaan perlakuan dalam proses penegakan aturan internal, baik terhadap anggota berpangkat rendah maupun pejabat tinggi di lingkungan kepolisian.
"Equality before the law dimaknai bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," tegas Trunoyudo.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempat perwira tinggi tersebut masing-masing mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, tiga tersangka disebut telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026.
Dalam kedua sidang tersebut, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Penegakan sanksi tersebut menjadi bagian dari langkah internal Polri dalam menindak personel yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik profesi. (Red/GT)
