SEMARANG| MatalensaNews.com – Polda Jawa Tengah bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 59 perkara dugaan penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah dan aktivitas pertambangan mineral dan batubara (minerba) ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 79 tersangka dengan estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan penyalahgunaan subsidi mencapai Rp50.078.766.928 atau sekitar Rp50,07 miliar.
Pengungkapan puluhan kasus tersebut disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Mako Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta sejumlah Kapolres jajaran. Konferensi pers juga dilaksanakan secara serentak melalui sambungan daring di wilayah Polda Jateng.
Kapolda menjelaskan, dari total 59 perkara yang berhasil diungkap, sebanyak 46 perkara merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka.
Dalam pengungkapan kasus BBM subsidi tersebut, petugas mengamankan 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta menyita 63.219 liter BBM yang terdiri dari jenis solar dan Pertalite.
Berbagai modus ditemukan dalam praktik penyalahgunaan tersebut. Di antaranya membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan guna memperbesar kapasitas penampungan, serta menggunakan QR Code MyPertamina dan nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang.
Selain itu, pelaku juga diketahui menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan lainnya.
Polisi turut menemukan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali, penimbunan, pengangkutan, hingga pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan demi mendapatkan keuntungan.
"Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi," ujar Roy.
Enam Perkara Penyalahgunaan LPG Subsidi
Selain BBM, Polda Jateng juga mengungkap enam perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan mengamankan 10 tersangka.
Dalam kasus tersebut, petugas menyita sebanyak 1.163 tabung LPG berbagai ukuran serta sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
Modus yang dilakukan para pelaku yakni memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi.
Selanjutnya, LPG hasil pemindahan tersebut dijual kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Tujuh Kasus Pertambangan Ilegal Terungkap
Sementara itu, dalam penindakan aktivitas pertambangan mineral dan batubara ilegal, Polda Jateng bersama Polres jajaran berhasil mengungkap tujuh perkara dengan delapan tersangka.
Pengungkapan dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.
Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 14 unit dump truck dan 10 alat berat yang diduga digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal.
Kapolda mengungkapkan, aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah. Selain itu, ditemukan pula kegiatan penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.
Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material tambang, kemudian mengangkut dan menjual hasilnya menggunakan kendaraan dump truck.
Dalam beberapa kasus, kegiatan penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat, kemudian dilanjutkan secara manual pada siang hari guna menghindari pengawasan petugas.
Ancaman Hukuman hingga Rp100 Miliar
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan.
Untuk perkara pertambangan ilegal, tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara itu, penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Roy menegaskan, pengembangan kasus tidak hanya berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan. Pihaknya juga akan menelusuri perusahaan atau pihak lain yang diduga menerima manfaat dari hasil penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi.
Apabila ditemukan BBM atau LPG bersubsidi yang disalahgunakan untuk kepentingan industri, perusahaan yang menggunakan maupun menerima manfaat dari praktik tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.
"Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini," tegasnya.
Pertamina Ajak Masyarakat Awasi Distribusi BBM Subsidi
Dalam kesempatan yang sama, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Jateng dalam mengungkap praktik penyalahgunaan energi bersubsidi.
Ia menjelaskan, Pertamina secara konsisten melakukan pemantauan transaksi pembelian BBM di SPBU. Setiap transaksi berdasarkan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.
Namun, para pelaku diduga menyiasati sistem tersebut dengan menggunakan QR Code dan nomor polisi kendaraan yang diganti-ganti agar bisa melakukan pembelian berulang di sejumlah SPBU.
"Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR Code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain," jelas Gustiar.
Ia mengajak masyarakat untuk turut mengawasi distribusi BBM dan LPG bersubsidi serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi.
Kapolda Jateng juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, serta pangkalan LPG agar mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan barang bersubsidi dalam bentuk apa pun.
Masyarakat yang menemukan dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM maupun LPG bersubsidi, serta aktivitas pertambangan tanpa izin, diminta segera melaporkannya kepada kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.
"Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan," pungkas Roy.(Djoko S)