Terdampak Proyek Tol Jogja-Bawen, Desa Keji Terima UGR Rp23 Miliar, Siapkan Pembelian Tanah Pengganti

Terdampak Proyek Tol Jogja-Bawen, Desa Keji Terima UGR Rp23 Miliar, Siapkan Pembelian Tanah Pengganti


MAGELANG|
MATALENSANEWS.COM – Proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen berdampak pada tanah kas desa (TKD) di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang. Salah satunya Desa Keji, Kecamatan Muntilan, yang menerima uang ganti rugi (UGR) sebesar Rp23 miliar atas 20 bidang tanah kas desa yang terdampak proyek strategis tersebut.

Kepala Desa Keji, Siti Rahayuningsih, mengatakan dana ganti rugi tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli tanah pengganti agar aset desa tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

"Ada 20 bidang (TKD). Total Rp23 miliar. Tanah bengkok," kata Siti kepada wartawan seusai menerima UGR di Balai Desa Keji, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, 20 bidang tanah yang terdampak memiliki luas berbeda-beda. Jika digabungkan, total luas tanah kas desa yang terkena proyek tol tersebut mencapai sekitar dua hektare.

Setelah dana ganti rugi diterima, Pemerintah Desa Keji akan segera melakukan proses pencarian tanah pengganti. Lokasinya direncanakan masih berada di sekitar wilayah Desa Keji sesuai ketentuan pengadaan tanah pengganti aset desa.

"(Prosesnya) Sampai pengukuran untuk warga (usulan jual tanah) ke desa. (Lokasi) Iya, masih di sekitar Desa Keji. Karena ada aturan beli di luar desa kan nggak boleh," papar Siti.

Dalam mencari tanah pengganti, pihak desa akan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama tingkat kesuburan tanah, ketersediaan sumber pengairan, serta kemudahan akses jalan.

Hal tersebut dinilai penting agar tanah pengganti nantinya tetap produktif dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan desa.

Siti juga mengungkapkan, salah satu aset yang terdampak adalah tanah bengkok miliknya sebagai kepala desa. Dari keseluruhan bidang yang terkena proyek tol, terdapat 11 bidang tanah bengkok kepala desa.

"Yang kena (bengkok kepala desa) 11 bidang," ujarnya.

Ia menambahkan, proses pemberkasan hingga pencairan uang ganti rugi tersebut membutuhkan waktu cukup panjang. Tahapan administrasi telah berjalan sejak 2020 dan baru terealisasi pada November 2026.

"Kurang lebih enam tahun (dari pemberkasan sampai pencairan)," ungkapnya.

Desa Pagersari Terima UGR Rp16 Miliar

Selain Desa Keji, pembayaran UGR untuk tanah kas desa yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen juga diterima Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid.

Sekretaris Desa Pagersari, Eva Dwi Haryadi, mengatakan terdapat tujuh bidang tanah kas desa dan tanah bengkok yang terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut.

"Nilainya total Rp16 miliar. Tanah kas dan bengkok," kata Eva.

Setelah menerima dana ganti rugi, Pemerintah Desa Pagersari juga berencana membeli tanah pengganti untuk mempertahankan aset desa. Bahkan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian calon tanah pengganti.

"Kita mencari tanah pengganti. Kemarin kita sudah membentuk tim untuk bergerak mencari tanah penggantinya," imbuhnya.

37 Desa di Kabupaten Magelang Terdampak TKD

Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang, Nuryanto, menjelaskan bahwa tanah kas desa yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen tersebar di 37 desa.

Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah telah memfasilitasi proses administrasi dan perizinan terhadap 16 desa yang telah mendapatkan persetujuan gubernur serta izin bupati.

"Jumlah TKD yang terdampak tol Jogja-Bawen ada 37 desa. Kemudian yang sudah kita proses, kita fasilitasi, ini kan sampai dengan saat ini ada 16 desa yang sudah mendapatkan persetujuan gubernur dan izin bupati," kata Nuryanto.

Ia menyebutkan, dari 16 desa tersebut, enam desa telah menerima pencairan UGR, yakni Desa Pabelan, Bligo, Bojong, Plosogede, Keji, dan Pagersari.

Setelah dana masuk ke rekening desa, tahapan berikutnya adalah merealisasikan penggunaan uang ganti rugi untuk mendapatkan tanah pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini sudah cair. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, bagi desa-desa yang sudah cair tersebut, kecuali Pabelan sudah clear. Masih lima desa yang sudah masuk rekening desa ini untuk tahapan selanjutnya adalah penggunaan uang tersebut untuk direalisasikan pencarian tanah pengganti," jelasnya.

Nuryanto menambahkan, masing-masing desa saat ini telah melakukan tahapan pencarian tanah pengganti. Bahkan, beberapa desa sudah mengajukan proses pengukuran calon tanah pengganti ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Untuk Desa Bojong, proses pengukuran telah menghasilkan peta situasi. Sementara Desa Keji masih melengkapi sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan dari pemilik tanah sebagai persyaratan administrasi di BPN.

Dokumen tersebut diperlukan agar proses pengukuran dapat segera diselesaikan dan peta situasi tanah pengganti dapat diterbitkan.

"Untuk yang Desa Bojong, Desa Bligo, kemudian Desa Keji sudah mengajukan pengukuran calon tanah pengganti di BPN. Bojong sudah muncul peta situasi dan hasil ukur. Kemudian Keji baru melengkapi berkas-berkas, pernyataan-pernyataan dari pemilik tanah, ini untuk melengkapi berkas di BPN biar nanti bisa segera muncul hasil ukur dan peta situasi. Untuk Bligo sama, prosesnya seperti yang Keji," tambahnya.

Lebih lanjut, Nuryanto menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Magelang yang dilintasi tol Jogja-Bawen mencakup 44 desa. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 37 desa yang memiliki tanah kas desa terdampak pembangunan jalan tol.

"Tapi, total desa kan ada 44 desa (terlintasi tol Jogja-Bawen). Tapi, khusus TKD terdampak ada 37 desa," pungkasnya.

Penerimaan UGR tersebut menjadi tahapan penting dalam penyediaan lahan untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Pemerintah desa kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan dana ganti rugi dimanfaatkan sesuai ketentuan, khususnya dalam pengadaan tanah pengganti agar aset desa tetap terpelihara dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Laporan: Sofie Rahmawati 

Label: BERITA UMUM, NEWS,