 |
| Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan |
Robby mengatakan, persoalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Pihaknya juga telah meminta Inspektorat Kota Salatiga untuk melakukan penanganan terhadap aparatur yang bersangkutan.
"Yang bersangkutan sudah sering melakukan tindakan yang melanggar. Kita sudah panggil, kemudian nanti dibina," kata Robby saat dimintai tanggapan mengenai persoalan tersebut.
Ia menambahkan, kemungkinan pemberian sanksi terhadap aparatur tersebut masih dalam tahap pertimbangan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.
"Sudah dipanggil Inspektorat. Untuk sanksinya masih dalam pertimbangan," ujarnya.
Polemik ini mencuat setelah pelaksanaan Aksi Kamisan di Kota Salatiga pada Kamis (5/11/2026) sore ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam aksi tersebut, muncul dugaan adanya aparatur Pemkot Salatiga yang mengikuti kegiatan dengan mengenakan seragam dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di tengah polemik tersebut, Elbeha Barometer menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Aksi Kamisan. Organisasi tersebut menilai penyampaian pendapat secara damai merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam kehidupan demokrasi.
Namun, dukungan terhadap kebebasan menyampaikan aspirasi dinilai tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan kedinasan yang melekat pada aparatur pemerintah.
Ketua Elbeha Barometer, Sri Hartono, mengatakan bahwa Aksi Kamisan merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperjuangkan keadilan. Sepanjang dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Meski demikian, menurutnya, dugaan keterlibatan ASN dengan mengenakan pakaian dinas perlu mendapat perhatian serta penjelasan dari pemerintah daerah.
"Mendukung Aksi Kamisan bukan berarti mengabaikan aturan yang melekat pada aparatur negara. ASN memiliki kewajiban menjaga disiplin, integritas, serta memberikan keteladanan, baik dalam maupun di luar kedinasan," kata Sri Hartono.
Ia menjelaskan, status sebagai aparatur pemerintah membawa konsekuensi berupa kewajiban menjaga disiplin, integritas, profesionalitas, dan netralitas.
Sri Hartono juga menyebut ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Sementara itu, penggunaan pakaian dinas memiliki ketentuan tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2024.
Menurutnya, penggunaan seragam dinas dalam kegiatan demonstrasi di luar agenda resmi instansi perlu dicermati. Pasalnya, atribut kedinasan yang dikenakan seorang aparatur dapat memunculkan persepsi bahwa instansi pemerintah tempatnya bekerja turut mendukung atau terlibat dalam kegiatan tersebut.
"Jangan sampai atribut kedinasan justru menimbulkan kesan bahwa instansi pemerintah tempat ASN tersebut bekerja ikut mendukung atau terlibat secara kelembagaan," ujarnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Salatiga. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan pelanggaran disiplin, termasuk kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran aturan kedinasan serta kemungkinan sanksi terhadap aparatur yang bersangkutan.
Di sisi lain, polemik ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara hak warga negara dalam menyampaikan pendapat dan kewajiban aparatur pemerintah untuk menaati ketentuan disiplin serta penggunaan atribut kedinasan.(Goent)