JAKARTA |MATALENSANEWS.COM– Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengaku belum menerima laporan resmi terkait kabar pencekalan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke luar negeri yang ramai beredar di media sosial.
Yusril menegaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi langsung kepada pejabat teknis yang berwenang, termasuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) maupun Direktorat Jenderal Imigrasi, sebelum memberikan keterangan resmi kepada publik.
"Soal Pak Tito, saya belum bisa jawab. Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas atau Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Isu pencekalan terhadap Tito Karnavian, yang pernah menjabat sebagai Kapolri periode 2016–2019, mendadak menjadi perbincangan di media sosial. Kabar tersebut beredar di tengah proses pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin sebelumnya telah membantah kabar mengenai penangkapan Tito Karnavian yang beredar di media sosial.
Dalam unggahan viral tersebut, Tito bersama sejumlah nama lainnya disebut-sebut menjadi tersangka baru dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Infonya tidak benar," kata Asep,Minggu (8/11/2026).
Asep menjelaskan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Menurutnya, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam ketentuan internal kepolisian.
"Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," ujarnya.
Dalam pengusutan perkara tersebut, dugaan penyadapan tidak hanya disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga kalangan media.
Hingga Senin (9/11/2026), Yusril menyatakan belum mengetahui adanya keputusan resmi mengenai pencegahan Tito Karnavian ke luar negeri. Kepastian mengenai kabar tersebut masih menunggu hasil verifikasi dari pihak Imigrasi.
Masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum terdapat keterangan resmi dari instansi berwenang.(Red/GT)