KPK Tegaskan, Penegakan Hukum Tidak Terganggu Dengan Adanya Pilkada -->

 


 


KPK Tegaskan, Penegakan Hukum Tidak Terganggu Dengan Adanya Pilkada

Sunday, December 6, 2020, December 06, 2020


JAKARTA,MATALENSANEWS.com–Menghadapi pilkada serentak di 270 daerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpedoman bahwa pilkada harus tetap berjalan, penegakan hukum juga tidak terganggu dengan adanya pilkada.


Bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi KPK tetap berkomitmen melakukan penindakan secara tegas dan profesional, demikian dituturkan Ketua KPK Firli Bahuri, sabtu (05/12/2020) di Jakarta.


Sejak awal proses Pilkada 2020, KPK telah menjalin kerja sama dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri untuk menyampaikan Pilkada yang berintegritas,” ujarnya.


Disamping itu, KPK juga telah melakukan pertemuan dengan seluruh penyelenggara pilkada dan peserta pilkada di 270 daerah pilkada untuk dapat mewujudkan Pilkada Berintegritas.


Adapun, beberapa program yang telah dilakukan KPK dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas tersebut diantaranya dengan membangun politik berintegritas, KPK juga telah melakukan kegiatan Webinar dengan menghadirkan para Sekjen parpol serta pengurus Parpol.


Kemudian, KPK juga telah mengadakan webinar bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri dengan seluruh pasangan calon sudah disampaikan. KPK juga secara langsung telah membuat acara “mewujudkan pilkada berintegritas dihadiri oleh para pascalon”. ungkap ketua KPK Firli Bahuri.


Bahwa KPK juga sudah lakukan penandatanganan Fakta integritas bagi para cakada, dan disamping itu KPK juga telah melakukan pertemuan dengan seluruh penyelenggara pilkada dan peserta pilkada di seluruh 270 daerah pilkada.


“Rasa-rasanya KPK sudah melakukan kegiatan sejak awal proses pilkada 2020″, ungkap Firli Bahuri.


Kini, KPK juga membangun dan mengembangkan WBS (whistleblower system -red) sehingga masyarakat bisa ikut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” terangnya.


Untuk itu, KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK. Bahwa Undang-Undang menjamin perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi,” tutup Ketua KPK Firli Bahuri. (*)


TerPopuler