.jpg)
Advertisement
TALIABU,MATALENSANEWS.com - Buruknya kualitas kinerja Kejaksaan Negri Pulau Taliabu terhadap penanganan kasus-kasus Korupsi menambah derita berkepanjangan masyarakat di daerah ini.
Bukti nyata atas penderitaan masyarakat dengan tidak dibangunnya sarana dan prasarana umum oleh pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan utama bagi warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya demi penghidupan yang layak.
Pasalnya, tidak satupun laporan yang masuk ke Kejari selama ini dapat diproses sampai tuntas, Termasuk beberapa kasus yang telah dilaporkan oleh DPC GPM Pulau Taliabu, sampai dengan saat ini tidak ada pemberitahuan pemeriksaan dari tim penyidik padahal bukti-bukti yang kami sampaikan itu sangat jelas adanya.
Oleh karena itu, Kami atas nama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis Pulau Taliabu meminta Kepada Bapak ST Burhanuddin selaku Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi Kepala Kejari Pulau Taliabu, bila perlu diganti karena gagal dalam mengungkap tidak pidana korupsi di wilayah hukumnya.
"Sementara Negara setiap tahunnya mengucurkan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan dan fasilitas melalui pembangunan infrastruktur yang nantinya bermanfaat bagi warga masyarakat setempat." tegas Ketua Lisman pria disapaa bung Dex.
Lanjut bung Dex, Apa yang terjadi dengan APBD ratusan miliar itu, sesungguhnya hanya dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi pemerintah daerah itu sendiri.
Sehingga Inilah yang kita sebut bahwa daerah ini Rusak akibat kesewenang-wenangan Pemimpin yang jolim.
"Lalu dimana peran para penegak hukum, Polres sengaja diperlambat keberadaannya di Kabupaten Pulau Taliabu dengan tujuan untuk melemahkan kontrol kepolisian dalam mengungkap kejahatan penyelewengan uang negara." tuturnya.
Sementara Kejaksaan Negri yang terlanjur ada cuma sekedar menonton atas kebengisan pemerintah merampas uang negara.
Sehingga wajar kami curiga kalau kepala kejaksaan negeri pulau Taliabu sedang berselingkuh dengan para penguasa di daerah ini.
Jika tidak, maka jawablah dengan kinerja sebab barometer tingkat kepercayaan publik di ukur dengan berapa kasus yang dapat di proses oleh Kejari selama ini.
"Daerah ini ladangnya koruptor, para pejabat memperkaya diri dengan uang negara." ungkap DPC GPM Pulau Taliabu bung Dex.
Selanjutnya, Bahkan beberapa diantaranya dapat membangun istana megah dengan hasil bisnis APBD.
Ini bukan rahasia lagi, masyarakat bahkan melihatnya dengan mata telanjang.
Dari mana sumber keuangan mereka kalau bukan merampok uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan politiknya!
Tapi kok dibiarkan begitu saja tanpa tersentuh hukum. Katanya Negara ini Negara hukum! Mana kalian penegak hukum! Kami tidak butuh sekedar simbol, yang kami tunggu kinerjamu!
"Kalau tidak berani bertindak sebaiknya Pa.Kajari angkat koper biar digantikan lagi yang lain." tegas GPM Pulau Taliabu. hari Minggu 31 Oktober 2021.
Jujur saja kita sebagai masyarakat sudah kehilangan harapan terhadap penuntasan kasus korupsi yang terus merajalela di Kabupaten Pulau Taliabu ini.
( Jek/Redaksi)
