Advertisement
 |
| Foto : Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (Komnas Anak) |
Mengingat SP pernah juga menikahi gadis usia 12 tahun beberapa tahun yang lalu , dengan demkian, merujuk pada pasal 76D Jo 76E Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 82 ayat (1), (2), Undang - Undang (UU) RI No. 23 Tahun 2002 Yang sudah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan PERPU Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang, maka SP dapat dikenakan tambahan pidana sepertiga dari ketentuan pidana pokoknya, dan Itu juga berarti SP bisa mendapatkan tambahan hukuman berupa tindakan kebiri lewat suntik kimia dan pemasangan alat pedenteksi elektronik." demikian disampaikan Ariist Merdeka Sirait dalam keterangan rilisnya kepada sejumlah media di Jakarta Senin lalu (30/3/2020).
Lebih lanjut Arist menjelaskan dalam rilisnya, "berhubung SP juga pernah menikahi anak yang berusia 12 tahun beberapa tahun lalu, maka dapat dikategorikan bahwa SP merupakan pedofil, dengan demikian saya bisa memastikan dan percaya bahwa pihak penyidik Ditreskrimum Polda Jateng yang telah mendapat pelaporan dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah, dalam waktu dekat pastinya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut bahkan segera menangkap dan menahan SP" tutur Arist
"Saya percaya itu, sebab apa yang diduga dilakukan SP terhadap anak - anak kecil merupakan kejahatan seksual luar biasa dan harus pula ditangani dengan cara yang luar bisa", Tambah Arist.
SP dilaporkan karena telah menikahi seorang anak yang baru berusia 7 tahun berinisial D yang saat ini masih berumur 11 tahun. SP diduga menikahi bocah pada tahun 2016 dan baru dilaporkan ke Polda Jateng sekitar 2 bulan yang lalu. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polda Jateng.
Dugaan perbuatan kejahatan anak yang dilakukan oleh SP dengan menikahi anak usia 7 tahun kali ini, di awali justru disampaikan oleh keluarga besar nya sendiri yang tidak setuju dengan perkawinan tersebut, yang diwakili oleh 3 orang keluarganya kepada Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah, DR H Endar Susilo SH MH, di Kantor Sekretariatnya di Bawen Kabupaten Semarang.
Secara terpisah Endar Memberikan keterangan bahwa, pada sekitar bulan November 2019 dirinya didatangi oleh 3 anggota keluarga besar SP yaitu JL dan 2 Keponakan SP yaitu WY dan ACW yang secara kebetulan, Ap juga ikut menjadi saksi Pernikahan siri Antara SP dengan D yang saat itu masih berusia 7 tahun. "Sdr AP secara jelas dan berurutan menyampaikan kronologis kejadian perkawinan siri tersebut kepada saya, bahwa di sekitar bulan Juli tahun 2016 Sdr AP ditelepon oleh SP untuk diundang datang ke kediaman SP, agar menjadi salah satu saksi pernikahan antara SP dengan D, kemudian setelah acara pernikahan siri yang dimulai tengah malam sekitar Pukul 24.00 tersebut, oleh SP lalu D disuruh duduk dipangkuannya, kemudian D diciumi dan dicumbui mesra oleh SP dengan disaksikan oleh Sdr AP dan beberapa saksi yang lain. Kemudian menjelang Shubuh saksi Sdr AP pulang dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru tersebut" jelas Endar
Usai menerima aduan dari 3 orang keluarga besar SP tersebut Endar kemudian melakukan investigasi dengan menemui 2 orang saksi lain yang mengikuti acara perkawinan tersebut selain Sdr AP dan juga mendatangi Ibu Korban D, "Sebelum menyampaikan aduan ke Ditreskrimum Polda Jateng terlebih dahulu Saya mendatangi 2 orang saksi lain dan Ibu Korban D yang bernama Edg dirumah masing - masing dan mereka semua mengakui adanya perkawinan tersebut dan juga melihat tindakan pencabulan terhadap D yang dilakukan oleh SP dikediaman SP setelah perkawinan siri tersebut" jelas Endar lebih lanjut.
Arist Merdeka Sirait kemudian kepada wartawan dalam keterangan penutupnya menyampaikan, "Dalam waktu dekat, saya akan datang ke Polda Jateng untuk memberi Suport agar kasus ini segera dituntaskan.Pada intinya tidak ada kata kompromi apalagi kata damai bagi Komnas Perlindungan Anak atas kejahatan seksual dan kejahatan lain yang dilakukan terhadap anak. Itu juga harus merupakan komitmen Polda Jawa Tengah, sekalipun pandemi Corona belum berlalu, akan tetapi kasus ini harus tetap ditangani dengan serius, dan Komnas perlindungan Anak akan mengawal kasus ini." tegas Arist didepan beberapa media.(Tri/Guntur)
