Advertisement
Begitu pula tuturnya, ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan diabaikan, disaat pasangan calon kepala daerah melakukan deklarasi dan mendaftarkan ke KPU maupun disaat berkampanye sehingga menjadi magnet timbulnya kerumunan massa cukup banyak.
"Hal inilah yang berdampak terjadinya klaster-klaster baru Corona virus. Apalagi Kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat sampai di bulan September hampir menembus angka 200 ribu kasus", ujar Jerry.
Lanjut kata dia, seharusnya kita berkaca sepeti di Amerika. Pemilu dimasa pandemi covid-19 mereka lebih memilih menggunakan jasa pos, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus corona.
Namun demikian diakuinya, KPU maupun pemerintah sudah membuat aturan Pilkada dimasa pandemi Covid-19, namun tak bisa dipungkiri magnet massa para pendukung tak bisa dihindari. Jika demikian, seharusnya pemerintah membuat PKPU berikut dengan sanksi yang tegas.
"Apabila salah satu Paslon melanggar protokol kesehatan dibuatlah sanks tegas yaitu tidak dapat mengikuti pencalonan. Minimal buat sanksi yang tegas untuk efek jera," ucapnya.
Harapannya, ada aturan KPU terkait pengetatan sistem untuk langkah preventif terhadap penyebaran Covid-19. Pasalnya ini bisa memicu klaster baru atau dengan kata lain "klaster pilkada".
"Untuk mengantisipasinya protkol kesehatan perlu diperketat dan Kalau perlu tak pakai masker dilarang memilih," tandas mantan peneliti Komite Pemilih Indonesia ini.
Selain itu lanjut Jerry disaat pemungutan suara digelar TPS harus dipisahkan antara TPS zona merah dan TPS zona Hijau untuk menutup kemungkinan adanya kasus baru.
Jika perlu dirumah sakit dibuat bilik TPS dikhususkan untuk pasien yang sedang menjalani masa karantina," papar Jerry.
Dia berharap ada aturan baku KPU terkait pengetatan sistem untuk langkah preventif terhadap penyebaran Covid-19.
Pasalnya kata dia, ini bisa memicu klaster baru atau dengan kata lain "klaster pilkada".
"Protokol kesehatan perlu diperketat dan antisipasi. Kalau perlu tak pakai masker di larang memilih," tegasnya.(Red)
