Advertisement
Jakarta,MATALENSANWAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi dengan pemda se-provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan tatap muka terbatas bertempat di Auditorium K.H Idham Chalid Kantor Gubernur Kalsel. 19 April 2021.
Direktur Wilayah III Koordinasi Supervisi KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan pendampingan KPK untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang baik meliputi sejumlah fokus area, mencakup sektor bisnis, penegakan hukum & reformasi birokrasi, politik, pelayanan publik hingga SDA. Pada fokus area tersebut masih ditemukan kebocoran.
Berdasarkan data KPK, saat ini masih ada sekitar 910 PSU yang belum diserahkan di seluruh wilayah Kalsel. Sedangkan pemda, menargetkan 86 di tahun 2021 ini. Untuk itu KPK mendorong setiap pemda agar merencanakan & menetapkan target penyerahan PSU yang lebih baik.
“Salah satu inovasi BPN adalah sertifikasi elektronik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum & menjamin keamanan sertifikat. BPN akan uji coba di 12 kota besar. Prioritas sertifikasi pemda, pemerintah pusat, BUMN/BUMD. Setelah terjamin tidak terkendala, lanjut 100 kota, baru ke seluruh Indonesia,” ujar Alen Saputra Kepala Kantor Wilayah BPN Kalsel.
Nilai MCP rata-rata di wilayah Kalimantan Selatan sudah baik, namun diupayakan meningkat, pararel dengan pembangunan sistem pencegahan. KPK meminta & terus mendorong pemda melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum agar upaya pencegahan terintegrasi dengan upaya penindakan. Sumber" KPK. ( red)
