Advertisement
Jakarta,MATALENSANEWS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pemda se-provinsi Banten untuk serius mengawasi titik rawan PBJ.
Hal ini disampaikan pada kegiatan rakor pengawasan PBJ secara daring. Tanggal 4 Mei 2021.
“Titik rawan PBJ sering ditemukan dalam kasus korupsi yang ditangani APH antara lain pengaturan atau manipulasi pemenang, mark-up HPS, HPS ditentukan vendor, barang tidak sesuai spek, sistem “bagi-bagi kue” serta kickback seperti suap dan gratifikasi,” ujar Direktur Korsup Wilayah II, Yudhiawan.
Sekda Virgojanti memaparkan "rekap data perencanaan PBJ Tahun 2021 di Pemkab Lebak. Ia menyebut 519 paket dengan total nilai Rp332 Miliar.
Terdiri 257 paket dengan pagu Rp303 Miliar menggunakan proses tender dan 262 paket, pagu Rp28,9 Miliar non-tender. 79% paket dengan nilai pagu Rp262 Miliar merupakan jenis pengadaan konstruksi.
KPK mengingatkan agar proses PBJ senantiasa dilakukan secara transparan, akuntabel, yang dilandasi nilai kejujuran dan integritas. Sumber" KPK. ( red)
