Advertisement
Halsel,MATALENSANEWS.com- Sejumlah warga masyarakat desa liaro kecamatan bacan timur selatan kabupaten halmahera selatan provinsi (Malut) mengaku menerima bantuan langsung tunai (BLT) desa covid 19 sebesar Rp,350 ribu sampai Rp,450 ribu
Diduga kuat pemotongan (BLT) Desa oleh pemerintah desa Liaro membuat masyarakat setempat mendesak bupati (halsel) Bapak HI. Usman Sidik secepatnya mencopot kapala desa Liaro Yakni (NM) dari jabatannya dan meminta Inspektorat secepatnya Audit dana desa ( DD) tahun Anggaran 2017 sampai 2020
Pemotongan BLT dana desa tersebut di sampaikan oleh Muhammad musa pada awak Media dikonfirmasi pada hari Senin 14/6/2021
Menurut muhammad, bahwa dirinya di berikan BLT-DD sebatas tahap 2 saja. tahap 3 dan tahap 1 tidak di berikan oleh pemerintah desa liaro. kata" dia. Lanjut,
Kalau BLT yang di kasih ke saya itu tahap 2 sebesar Rp,450.000 ribu dan tahap 3 Rp,450.000 ribu jadi jumlah total Rp 900.000,00.- ( Sembilan ratus ribu rupiah) saja.
Muhammad bilang, Setau saya masyarakat desa Liaro yang menerima BLT - DD, masing-masing di terima Rp 350.000,00 dan Rp 450.000,00
Tapi anehnya lagi di daftar penerima BLT-DD itu tercantum Rp 600.000,00 per kapala keluarga dan kami di minta kades tanda tanggan dulu hitam di atas putih baru di berikan uangnya, kalu tidak tanda tangan maka uangnya tidak dikasih. Ungkap" Muhammad.
Selain itu Sahmudin Musa, juga mengatakan pada Media saat dikonfirmasi bahwa hampir semua warga yang menerima BLT dana desa Liaro itu berfariasi. Kalau dalam daftar nama penerima BLT-DD itu Rp 600 ribu per kapala keluarga ( KK).
Sapaa akrab Mudin, meminta agar Bupati (Halsel) agar segera dan Secepatnya mencopot Kades Liaro itu karena diduga telah menggelapkan Bantuan lansung tunai dana desa ( BLT-DD) dan kami mengharapkan agar Inspektorat segera audit dana desa Liaro." tegasnya. Terpisah,
Kades Liaro yakni (SN) saat di hubungi awak Media membantah tundingan tersebut, menurutnya pembagian BLT dana Desa Liaro sudah laksanakn sesuai mekanisme.
Pembagian BLT dana desa sudah sesuai prosedur karena dikesepakati bersama masyarakat desa setempat dalam rapat, sehingga di anggap tidak ada masalah dan sudah selesai. Ucap" kades pada hari senin/14/6/2021.
(Tiem/Redaksi)
