LPKN IT Menilai Pemda & DPRD Gagal Mengawal Ekonomi Masyarakat Pulau Taliabu -->

Header Menu


LPKN IT Menilai Pemda & DPRD Gagal Mengawal Ekonomi Masyarakat Pulau Taliabu

Saturday, October 30, 2021


TALIABU,MATALENSANEWS.com - LPKN Indonesia Wilayah Timur La Omy, tegas menyampaikan bahwa dampak perekonomian masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang kian makin merosot saat ini adalah kegagalan besar kepala pemerintahan yang di nahkodai oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu." Ungkapnya. hari Jum'at 29 Oktober 2021, malam tadi.


Menurut Ketua LPKN (Lembaga Pemerhati Keuangan Negara) Indonesia Wilayah Timur La Omy La Tua, hal itu nampaknya ketika warga masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.


"Khususnya masyarakat Kecamatan Taliabu barat laut kurang lebih 5000 orang yang harus memilih pindah domisili ke wilayah Weda Kabupaten Halmaherah Tegah Provinsi Maluku Utara telah meninggalkan Kabupaten Pulau Taliabu akibat dampak ekonomi yang kian di rasakan oleh masyarakat." tegas Pria disapaa bung Omy. Lanjut dia,


Dimana masyarakat harus bertarung hidup di negri orang lain di banding di negrinya sendiri.


 Padahal kita ketahui bahwa kabupaten pulau taliabu memiliki puluhan perusahaan yang mengelola hasil potensi alam di kabupaten pulau taliabu ini.


Namun masyarakat kebanyakan menjadi penonton di negri sendiri karna lapangan pekerjaan sangatlah sulit.


"Akibat masyarakat sulit masuk ke perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan." ucap bung Omy


Ironisnya lagi tenaga kerja kebanyakan dari luar daerah yang seharusnya masyarakat kabupaten pulau taliabu menjadi skala prioritas bukan dari luar daerah menjadi skala prioritas.


Pemerintah daerah serta DPRD juga harus mampu melihat kondisi akses jalan karna jalan adalah salah satu akses pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat dapat beraktifitas degan lancar.


Lahirnya Daerah Otonomi Daerah Kabupaten Pulau Taliabu lahir menjadi kabupaten serta roda pemerintahan yang umurnya sudah hampir 3 Periode itu.


"Harusnya sebuah jawaban bahwa ekonomi masyarakat sudah meningkat bukan malah pada faktanya makin merosot." ujar bung Omy.


Ketua LPKN IT La Omy menilai kemampuan tetang tata kelolah pemerintahan juga masih lemah dalam pendataan jumlah aset tentang pendapatan daerah contohnya pendataan nelayan dan pertanian untuk menambah pendapatan daerah sehingga juga yang lainya.


La Omy juga secara tegas meminta pemerintah daerah transpransi terkait pendapatan daerah dari beberapa perusahaan yang ada di kabupaten pulau taliabu pertahunnya di pergunakan untuk apa serta bantuanya ke wilayah dampak terkait bantuan kesehatan serta bantuan pendidikan karna selama ini sejak lahirnya beberapa perusahaan tak ada kabar terkait hal tersebut." tegasnya.


( Jek)