DPD SWI Sebut Terlalu Arogan Kepala Dikbud Halsel Laporkan Wartawan Ke Dewan PERS -->

Header Menu

 


DPD SWI Sebut Terlalu Arogan Kepala Dikbud Halsel Laporkan Wartawan Ke Dewan PERS

Sunday, December 26, 2021


LABUHA,MATALENSANEWS.com- Pemerintah dan Insan Pers (Wartawan) adalah dua lembaga yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam hal kepentingan untuk mengsukseskan tugas dan  tanggung jawab masing-masing.


Pemerintah tentunya sangat membutuhkan insan pers sebagai sarana untuk menyebarkan program pemerintah kepada masyarakat luas dan sebaliknya.


Insan Pers sangat membutuhkan informasi dari pemerintah sebagai bahan berita untuk konsumsi masyarakat.


Hal tersebut disampikan oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah Sekber Wartawan Indonesia (DPD-SWI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara melalui siaran Pers, Minggu (26/12/2021).


Ketua DPD SWI Halsel Ade Manaf sangat sesalkan dan menyayangkan kepada Kadis Dikbud Halsel, yang begitu cepat mengambil langkah dan melaporkan salah satu wartawan Online Halsel ke dewan Pers kemarin, terkait pemberitaan," kata Ade.


Menurutnya, Kadis selaku pejabat yang memiliki patner kerja dengan insan pers, seharusnya melayangkan hak jawab melalui media (wartwan) yang bersangkutan sesuai dengan undang-undang pers yang berlaku, sebelum melaporkan ke dewan pers.

Hal demikian dimaksudkan. 


Lanjut Ade, agar tetap terjaga hubungan baik antara kedua lembaga yang sama-sama memiliki payung hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.


"Siapapun dia dan apapun kesalahannya dia (seorang wartawan), namun nama sebutan wartawan adalah sebuah lembaga pers yang dimiliki seluruh wartawan, yang juga memiliki komonitas dan organisasi pers dari pusat hingga daerah masing-masing", tegas Ade.


Selaku ketua DPD SWI Halsel, juga sangat kesal atas keputusan Dewan Pers yang tidak bertanggunggung jawab atas sebuah kehilafan yang dilakukan salah satu wartwan di Halsel terkait dugaan pemberitaan sepihak, sebagaimana telah dilapokan oleh kadis Dikbud Halsel Safiun Rajilun," kesal Ade.


Menurut Ade, Dewan Pers adalah sebuah badan kontrol, yang dibentuk sesuai undang-undang tentang pers nomor 40  pasal 15 tahun 1999, seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi pada setiap insan pers dan dilakukan pembinaan, bukan lari dari tanggung jawab," kesal Ade.


Sekedar di ketahui, Dewan Pers menolak tanggung jawab terkait pemberitaan sepihak yang dilaporkan oleh kadis Dikbud Halsel melalui Surat Keputusan Dewan Pers nomor, 1102/DP-K/XI/2021, prihal Tanggapan Dewan Pers, tertanggal 30 November 2021.


DPD SWI Halsel sebagai salah satu organisasi pers, merasa kesal atas sifat arogan yang ditunjukkan kadis Dikbud Halsel terhadap salah satu insan pers di Halsel, kami berjanji, akan terus mengawal persoalan ini, hingga tetap menjaga keutuhan dan kestabilan lembaga insan pers di Halsel." Janji Ade Manaf. Press rilis tim di Halsel melalui pesan via aplikasi Wasthapp pada Media ini, Minggu 26/12/2021.


(Jek/Red)