Advertisement
Jakarta,MATALENSANEWS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi pada seluruh BUMD Provinsi DKI Jakarta guna terciptanya dunia usaha yang sehat dan bebas korupsi. Jakarta, 16 Februari 2022.
Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin menuturkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari data empiris, bahwa tindak pidana korupsi yang ditangani KPK terbanyak adalah penyuapan sekitar 64%.
KPK perlu mengawal perbaikan total pada tata kelola 16 perusahaan BUMD mengingat besarnya penyertaan modal setiap tahun yang digelontorkan dari APBD pemprov DKI Jakarta dan laba atau dividen yang harus disetorkan ke Pemprov DKI Jakarta dirasa belum sebanding.
KPK mencatat banyak yang harus diperbaiki seperti Risk assessment, Risk Mitigation, kualitas APIP, kepatuhan LHKPN dan gratifikasi, penerapan GCG, pencegahan kecurangan, penyelesaian pengaduan masyarakat, implementasi WBS dan manajemen anti suap.
KPK menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan, pertama, BUMD beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan unsur kehati-hatian dalam pemanfaatan penyertaan modal dan pelaksanaan CSR. Kedua, KPK mendorong terbitnya instruksi Gubernur mewajibkan seluruh BUMD membangun regulasi implementasi GCG dan pencegahan korupsi secara konsisten." ungkapnya. ( Redaksi)
Sumber" KPK
