.jpg)
Advertisement
TERNATE,MATALENSANEWS.com- Di tengah-tengah arus tranformasi globalisasi dewasa ini, Gerakan pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demontrasi di kantor walikota Ternate dan Kantor dinas PUPR, untuk mentuntut agar mampu memahami dinamika dan problem yang terjadi di bumi pertiwi ini.
Sala satunya selalu terjadi di provinsi maluku utara hari ini khususnya terjadi di kota Ternate hari ini yang tidak bisa di selesaikan oleh pemerintah daerah kota Ternate.
Mencermati kondisi pembangunan kota ternate ahir- ahir ini dalam masa pemerintahan walikota M Tauhid Suleman dan Jasri usman hampir kuarang lebih satu Tahun lebih hari ini masih juga banyak PR yang belum di selesaikannya.
"Hal ini telihat masih banyak problem yang terjadi dikota ternate yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah kota ternate misalnya saja dilingkup dinas PUPR kota ternate yang mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk diperuntukkan pembangunan jalan hotmix kurang lebih senilai 6 miliar lebih." sebut Sartono Halek dalam gelar aksi didepan kantor PUPR. Senin, 27 Juni 2022.
Kata bung Tono, Padahal pada bulan maret 2022 kemarin pihak panitia pelelangan dinas PUPR sudah membuka pelelangan atau tender sejumlah proyek yang ada di kota ternate, sehingga dalam proses itulah panitia terkesan tertutup dan tidak mengikuti ketentuan proses tender sehingga banyak kejanggalan yang dilakukan oleh panitia tender.
Oleh karena itu terindikasi yang patut dicurigai saat ini perusahaan yang sudah memenangkan proses tender itu ternyata perusahaan yang diduga tidak memiliki kualifikasi dukungan alat berat sehingga sudah kurang lebih dua bulan ini perusahaan tersebut tidak bisa melaksanakan kegiatan pekerjaan jalan hotmix, sala satunya CV.HABIBI telah memenangkan proyek jalan hotmix kecamatan pulau Hiri, sampai saat ini pekerjaannya belum dilaksanakan." teriak Tono.
Selain itu persoalan penertiban harga BBM jenis Pertamax di kota ternate belum juga sesuai surat edaran walikota ternate no:541/67/2022 tentang pengendalian harga bahan bakar minyak (BBM) Jenis Partalite dan Pertamax pada tingkat pengencer kios atau depot. hal menandakan bahawa pemrintah daerah masih lemah dalam mengawasi persolan ini.
Disisi lain persoalan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dikota ternate kian marak di tubuh pemerintah daerah kota ternate yang saat ini belum di selesaikan oleh penegak hukun di kota ternate misalanya dugaan kasus korupsi Haornas tahun 2018 yang diduga meyeret mantan kadispora kota ternate saat ini menjabat kadis perikim Sdr. Sukarjan Hirto, dalam kasus dugaan korupsi hari olahraga nasional 2018, kami juga menduga kuat hal ini ikut menyeret mantan sekot ternate karna saat itu masi menjabat sebagai ketua Tim Angaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Ternate olehnya itu kami menuntut;
1). Kami mendesak Kejakaan Negeri ternate segera tuntaskan dugaan kasus korupsi Haornas dan melakukan pemanggilan terhadap mantan sekot ternate.
2). Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Maluku Utara mendesak kepda walikota ternate mengevaluasi kadis PUPR dalam hal keterlambatan beberapa pekerjaan proyek jalan di kota ternate.
3). Meminta walikota ternate pertegas ketetapan harga BBM jenis pertamax dikota ternate.
4). Meminta kepada komisi III DPRD kota ternate memanggil bapak walikota dan kadis PUPR dalam hal menuntaskan sejumlah persoalan proyek jalan hotmix yg tak kunjung di kerjakan.
5).Desak walikota ternate copot Plt kadis perkim Sdr.Sukarjan Hirto atas dugaan kasus Haornas 2018.
6).Desak Kejaksaan Negeri Ternate segera Tuntaskan kasus dugaan korupsi Haornas Terntae dan tetapkan tersangkanya." tegas Sartono dalam masa aksinya.
( Jek/Redaksi)
