.jpg)
Advertisement
 |
| Gambar ilustrasi |
Jakarta,MATALENSANEWS.com-KPK Firli Bahuri menjelaskan posisi para Penjabat (Pj) Kepala Daerah sangat rawan terhadap segala macam praktik ‘deal-deal-an’ yang berujung rasuah.
Firli menilai terdapat ruang yang sangat rawan untuk terjadinya korupsi pada tingkat kepala daerah.
Sehingga ia mewanti-wanti kepada para Penjabat (Pj) Kepala Daerah agar tidak tergoda keuntungan dari tindak pidana korupsi.
Hal tersebut kerap ditemui KPK saat mengusut kasus di daerah mulai dari perencanaan anggaran daerah hingga tahap evaluasi.
Firli juga mengingatkan penjabat daerah untuk menghindari praktik-praktik ‘biaya ketok palu’ agar DPRD mau menyetujui rancangan anggaran pemda.
“Mohon ini kepada Pj kepala daerah jangan ada deal,” tegasnya, seperti dikutip Jumat (17/6/2022).
Pada kesempatan sama, Firli bahuri membeberkan tiga modus korupsi yang kerap menjerat kepala daerah.
Berikut adalah tiga modus korupsi tersebut:
1. Gratifikasi
Gratifikasi ini, kata Firli, kerap samar untuk disadari.Sehingga penjabat kepala daerah harus peka di saat ada orang yang memberikan sesuatu dan hal itu terkait jabatannya.
Apabila menerima gratifikasi seperti itu, Firli meminta para penjabat untuk segera melaporkan kepada KPK.
Firli mengingatkan, penjabat dapat melaporkan penerimaan gratifikasi itu maksimal 30 hari sejak diterima.Sehingga perilaku tersebut tidak memenuhi unsur pidana.
2. Suap
Firli membeberkan isi pasal 5 UU nomor 31 tahun 1999, terkait peristiwa suap terjadi ketika ada pemberi dan penerima.
Tidak pernah terjadi suap, tanpa ada salah satu unsur tersebut. “Tidak pernah ada suap terjadi tanpa pemberi dan penerima,” jelasnya.
3. Pemerasan
Modus terakhir, kata Firli, adalah pemerasan yang sering terjadi saat kepala daerah melakukan mutasi pegawai.
Ruang pemerasannya, mirip jual beli jabatan.Dalam keterangannya, Firli meminta seluruh warga masyarakat kalau ada yang merasa diperas maka laporkan kepada KPK.
Ia juga menegaskan bahwa korban pemerasan tidak bisa kita lakukan pidana dan KPK akan memberikan perlindungan.
Firli menekankan tiga hal tersebut kepala para penjabat kepala daerah.Pasalnya modus-modus itu yang paling sering ditangani oleh KPK.
Ia membeberkan data bahwa sejak KPK berdiri sampai sekarang telah menangani 1.389 kasus korupsi.
Dari data itu, melibatkan tidak kurang dari 22 gubernur, 148 bupati dan wali kota.Data tersebut, kata Firli, menunjukkan kegagalan semua pihak dalam rangka mewujudkan budaya antikorupsi.(GT/Red)
