Diduga Sejumlah Oknum Pejabat Terima Uang BBM Ilegal, LSM GUSUR Sebut Stop Curi Hak Rakyat -->

Header Menu

Diduga Sejumlah Oknum Pejabat Terima Uang BBM Ilegal, LSM GUSUR Sebut Stop Curi Hak Rakyat

Senin, 23 Januari 2023


LABUHA,MATALENSANEWS.com - Diduga kuat sejumlah oknum pejabat daerah dilingkup Pemda Halmahera Selatan terlibat dalam Bahan Bakar Minyak (BBM). Akhirnya membuat (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Usaha Untuk Rakyat (GUSUR) sangat menyayangkan terhadap sikapnya sejumlah Oknum Pejabat Daerah, Stop mencuri Hak Masyarakat.


Hal tersebut, Ketua DPC LSM GUSUR Halmahera Selatan, via pesan Watshapp, pada salah satu awak media biro Halmahera Selatan, Julkarnain Ahad mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya telah mengantongi sejumlah bukti yang terdapat persesuaian dengan keterangan sumber  terpercaya yang bersedia memberikan kesaksian nanti.


Sebab, banyak bukti fisik telah kami kantongi dan kami sudah mengoreksi semua bukti dengan keterangan sumber tersebut terdapat persesuain, terkait keterlibatan sejumlah Oknum Pejabat Daerah, hingga Oknum Penegak Hukum Halmahera Selatan. "Diduga kuat turut terlibat menerima penyotoran uang dari hasil curian BBM bersubsidi dan Nonsubsidi secara Ilegal," Kata (Jul). Senin, 23/01/2023.


Olehnya itu Ketua LSM GUSUR Halmahera Selatan, mengingatkan kepada Oknum-oknum Pejabat Daerag dan Oknum Aparat Penegak Hukum yang ikut terlibat dalam menerima penyotoran Uang Haram, agar segera dihentikan. 


Kata Jul, NKRI ini merupakan Negara yang dikelilingi oleh hukum, sehingga Pejabat dan Penegak Hukum seharusnya menaati Hukum.


Lanjut dia, Negara kita Indonesia adalah Negara Hukum, mulai dari Laut, Darat dan Udara terikat oleh Hukum. Jadi tidak ada Manusia siapapun dia yang diatas Hukum melainkan Hukum diatas Manusia.


Dalam hal ini, seluruh Pejabat Daerah maupun Aparat Penegak Hukum Wajib taat pada Hukum dan memberikan contoh terbaik agar Masyarakat bisa mempercayai serta menaati Hukum yang diterapkan dalam Negarai kita ini. 


Jika Pejabat dan Aparat Penegak Hukum tidak taat pada Hukum, maka sebaliknya Maayarakat tidak lagi percaya dengan adaanya hukum. 


"Sebab banyak bukti-bukti ketidak taatan Hukum oleh oknum Pejabat dan pemangku Hukum yang terjadi di Negeri Saruma ini," ujar Jul.


Dia menambahkan, jika para Oknum Pejabat dan Oknum Penegak Hukum di Halmahera Selatan, terus juga mengabaikan masalah tersebut. maka dari itu, jangan pernah sekali-kali menyalahkan kami.


Kami berjanji bakal kembali mengungkapkan dan melaporkan hasil dugaan tersebut ke Pusat.


Sebab hal ini adalah peringatan keras buat kalian karena sebelumnya kami mencoba mengungkapkan tetapi sering kami diteror dan kalian ancam. 


"Namun kali ini, Jika kalian masih saja mengabaikan berarti kami siap melawan." Tegas (Jul). ( Tim /Jek/Redaksi)