.jpg)
Advertisement
LABUHA,MATALENSANEWS.com- Menanggapi Pernyataan DPRD lewat Fraksi Gerindra Saudara Benyamin Hi Daud (Ketua PDI P Halsel). Terkait Gagalnya upaya Pemerintah Daerah mengamankan Instruksi Presiden (Inpres) dalam kaitannya dengan usulan jalan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel),
Gerakan Pemuda Marhaenisme ( GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli. Menurutnya terkait proses pembangunan infrastruktur jalan di Halmahera Selatan yang yang menjadi Polemik beberapa waktu lalu adalah bagian dari kegagalan DPRD Halsel, karena sempat menjadi perdebatan alot dari semua kalangan, baik di Halmahera Selatan hingga Provinsi Maluku Utara.
Bayangkan saja, polemik infrastruktur jalan di Halmahera Selatan. Setiap tahunnya menjadi momok atau pembicaraan yang boleh dikata hangat di perbincangkan, bahkan sempat membuat kebingungan publik Halsel. "Apakah itu masuk Kewenangan Pemerintah Provinsi atau kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten)." ungkapnya, via pesan Watshapp pada media ini. Senin, 27/2/2023.
Kata Harmain. Mestinya DPRD Halmahera Selatan sejak itu juga mengawal dan menyikapi problematika pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Halmahera Selatan, tapi lagi-lagi DPRD Halsel seakan-akan diam dan hanya memantau serta acu tak acuh terkait polemik yang berkembang di Halmahera Selatan, masa hari ini baru 30 anggota DPR Halsel angkat bicara soal hal tersebut, ini kan aneh juga ni." cetusnya.
Berdasarkan pantauan Gerakan Pemuda Marhaenisme ( GPM) Halmahera Selatan, bahwa DPRD Halsel baru bicara Saat konferensi pers sejumlah anggota DPRD Halsel diruang Rapat DPR Halsel, lewat Anggota fraksi Gerindra dan juga sebagai ketua DPC PDI-P Kabupaten Halsel, Benyamin Hi Daud, yang di sampaikan dalam konferensi pers beberapa hari lalu.
Penyampaian yang di sampaikan itu, saya melihat ada kelemahan di tubuh DPRD Halsel. "Dan saya menilai bahwa DPRD sangat lemah dari sisi pengawasan, problem ini seharusnya Ketua DPC PDIP Saudara Benyamin Hi Daud dan seluruh Pimpinan dan anggota DPR Halsel mengawal dari awal, ini so jadi polemik baru dibicarakan dan atau disikapi maksudnya apa." ujarnya
Selanjutnya terkait pembangunan infrastruktur jalan di Halmahera Selatan, ngapain DPRD Halsel bicara soal kewenangan Pemerintah Provinsi, seharunya DPRD Halsel lebih menyentil dan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti jalan Indari, Kusubibi, dan seputanya, jalan lingkar Mandioli serta jalan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
"Jadi, kami meminta Ketua PDI P Saudara Benyamin Hi Daud dan rekan-rekan DPRD Halsel agar lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah itu justru malah lebih baik karena ketimbang Ngurus Sesuatu yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah yakni kewenangan Pemerintah Provinsi." katanya. ( Jek/Red)
