Advertisement
TALIABU|Matalensanews.com– Kabar yang sangat menyayangkan datang dari berbagai kalangan masyarakat. Kisruh tentang pergantian kepala sekolah tingkat SMA/SMK di Taliabu!
Beberapa minggu terakhir ini, sangat ramai dibahas siswa, guru, maupun orang tua siswa, bahkan masyarakat umumnya tak terlewatkan.
Sontak diartikan bahwa ini merupakan cara-cara untuk menghancurkan pendidikan wabil khusus merusak keinginan siswa-siswi untuk meraih masa depannya.
"Adapula oknum politisi/caleg yang mencari sensasi dimedia membidik politisi lain menekan kebijakan Gubernur Maluku Utara." Ujar, seorang tua murid yang enggan disebutkan dalam rilisannya. Jum'at ( 6/10/2023).
Kata dia. Padahal itu adalah cara-cara busuk itu hanyalah menggoreng isyu agar reting dan popularitasnya naik semata.
Adapula barisan kelompok guru dan tenaga kependidikan yang memblender sekolah dengan cara menularkan "birahinya" merampas jabatan kepsek.
Padahal golongannya tidak memenuhi syarat kepemimpinan, sebut saja golongan penata muda Tk.I, III/b.
Seharusnya minimal penata, III/d. Cara-cara ini, sudah harus dikebiri ketika masuk merongrong di dunia pendidikan menengah saat ini.
Kenapa Pendidikan dimanifestasikan oleh kepentingan kelompok guru manapun atau politisi tertentu, untuk memenuhi tujuan "busuknya".
"Pendidikan itu program perbaikan watak anak-anak bangsa dalam setiap tingkatan untuk pemenuhan kebutuhan anak." tegasnya.
Tidak hanya itu, Karenanya tujuan pendidikan memanusiakan manusia, meningkatkan kualitas belajar siswa/siswi untuk dapat bersaing dalam dunia kerja dan tingkatkan belajar diatasnya bisa terpenuhi.
Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Taliabu misalnya, merupakan wajah provinsi ditengah ibukota kabupaten, harus tampil menggelegar dan terbaik, justru terjangkit permainan kotor tersebut.
Baru mulai nampak kerja Kepsek Dahlan, S.Pd.MM yang berpengalaman cukup di sekolah dan kantor. Namun baru 3 bulan memimpin Kepsek ini, tergantikan lagi.
"Diknas provinsi Maluku Utara apa yang anda inginkan, dan Bagaimana bisa menilai kinerja kepala sekolah kalau baru tiga bulan diganti seperti ini." cetusnya.
Kemudian disampaikan Salah satu pemerhati pendidikan yang enggan menyebutkan namanya, menyesalkan surat keputusan gubernur Maluku Utara untuk menggantikan kepala sekolah dalam waktu tiga bulan tersebut.
"Sebaiknya dievaluasi dulu, karena tak mungkin berdasarkan pada laporan Asal Bapa Senang (ABS)." Ucapnya.
Terpisah. Orang tua siswa Samruidin (42 tahun) warga desa Talo mengatakan bahwa pihak Dikjar Provinsi Maluku Utara seharusnya segera memperhatikan masalah yang besar seperti banjir yang menimpa sekolah beberapa tahun terakhir ini.
Harus mengganti bangunannya yang sudah tua, kekurangan bangunan, bukan cuma mengganti kepala sekolah terus menerus?
Nada kecewa terucap darinya. Puluhan guru dan siswa disekolah SMA 1 Pulau Taliabu tersebut mengeluhkan hal yang sama.
Oleh karena masih lebih banyak fisik sekolah yang butuh bantuan Dikjar Provinsi Maluku Utara itu sendiri untuk membangun atau memperbaiki sarana prasarana sekolah, jangan cuma ganti kepala sekolah secepat kilat.
"Kami berharap ada upaya-upaya untuk memperbaiki Sekolah dalam waktu dekat ini." jelasnya. ( Jek/Redaksi)
