Advertisement
Jakarta,MATALENSANEWS.com – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengumumkan rencana penetapan 10 kawasan transmigrasi di Papua yang akan menjadi prioritas revitalisasi untuk mendukung para transmigran. Program ini dirancang agar kawasan transmigrasi di Papua bisa menampung dan membina para transmigran secara optimal,(7/11/24).
Iftitah menegaskan bahwa program transmigrasi ini tidak akan melibatkan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa atau daerah padat penduduk lainnya ke Papua. Ia juga membantah adanya informasi mengenai eksodus besar-besaran ke Papua. "Saya mohon kepada pihak-pihak yang mencoba memanaskan situasi dengan mengatakan akan ada eksodus besar-besaran ke Papua, itu tidak benar," jelasnya di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta.
Fokus pada Transmigrasi Lokal
Program transmigrasi ini akan fokus pada transmigrasi lokal, yang berarti proses pemindahan hanya akan melibatkan warga asli Papua atau penduduk yang telah lama tinggal di sana. Menurut Iftitah, dari 10 kawasan transmigrasi yang disiapkan, 4 kawasan akan menjadi prioritas revitalisasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ke-10 kawasan transmigrasi tersebut antara lain terletak di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, serta beberapa kawasan di Kabupaten Teluk Wondama, Fakfak, dan Merauke.
Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Revitalisasi kawasan transmigrasi ini bukan hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana, namun juga pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) transmigran. Iftitah menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan pendampingan pendidikan dan kesehatan untuk mengembangkan pengetahuan, karakter, dan keterampilan para transmigran.
“Fokusnya adalah tiga hal, yaitu pengetahuan, karakter, dan keterampilan para transmigran, supaya mereka lebih siap untuk berkembang,” tambah Iftitah.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Transmigrasi pada akhir Oktober. Dalam kesempatan tersebut, AHY menekankan pentingnya sinergi antara kementerian untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
"Minggu-minggu pertama setelah dilantik ini saya mempelajari tugas pokok sesuai visi-misi Presiden Prabowo, yaitu memastikan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan," ujar AHY.
Dengan program transmigrasi yang melibatkan penduduk lokal, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tanpa memicu masalah sosial terkait perpindahan penduduk dari luar wilayah tersebut.(Redaksi)
