Advertisement
Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem
Laporan : Goent
SALATIGA|MATALENSANEWS.com– Ketegangan politik di Kota Salatiga semakin memanas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem, Alexander Joko Sulistyo, dengan tegas mengkritisi dugaan intervensi yang dilakukan oleh Walikota terpilih yang belum dilantik terhadap kebijakan pemerintahan yang masih berada di bawah kendali Penjabat (PJ) Walikota.
Salah satu dampak dari dugaan intervensi ini adalah pelarangan kunjungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Salatiga. Padahal, agenda tersebut telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya.
Menurut Alexander, peran Sekretaris Daerah (Sekda), yang diduga bertindak atas arahan Walikota terpilih, justru mengabaikan kewenangan PJ Walikota yang masih menjabat secara sah.
Fraksi PDI-P dan NasDem: Tidak Beretika dan Melanggar Prinsip Pemerintahan yang Baik
Alexander menilai tindakan tersebut mencederai prinsip pemerintahan yang baik dan berpotensi menimbulkan ketegangan birokrasi.
"Kami mengkritisi keras tindakan ini. Walikota terpilih seharusnya tidak terlibat dalam keputusan yang sudah berjalan, apalagi sebelum pelantikan resmi. Saat ini pemerintahan masih dipimpin oleh PJ Walikota, dan semua komando ada di tangan beliau," tegas Alexander kepada MatalensaNEWS.com, Minggu (9/2/2025).
Sejalan dengan itu, anggota Fraksi NasDem, Yusup Wibisono, S.H., juga menyoroti peran Sekda yang dianggap seharusnya tetap berpegang pada regulasi tanpa terpengaruh oleh pihak yang belum memiliki kewenangan resmi.
"Yang perlu dicatat, pimpinan yang diikuti oleh Sekda adalah Walikota terpilih yang belum dilantik, bukan pemimpin definitif yang seharusnya diikuti, yaitu Pak PJ," ujar pria yang akrab disapa Bang Ucup ini.
Blunder Sekda? Keputusan yang Memicu Polemik
Menurut Yusup, langkah yang diambil Sekda dalam kasus ini bisa dianggap sebagai blunder administratif. Keputusan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan serta ketegangan di lingkungan pemerintahan daerah.
Selain itu, Fraksi PDI-P dan NasDem juga mengkritisi tindakan Walikota terpilih yang belum dilantik namun diduga telah mengirim orang untuk melakukan pengukuran di rumah dinas yang masih ditempati oleh PJ Walikota. Akibat dari tindakan ini, PJ Walikota disebut terpaksa pindah lebih awal dari jadwal yang seharusnya dan kini harus “nglaju” dari Solo.
Menjaga Kondusivitas dan Etika Pemerintahan
Fraksi PDI-P dan NasDem menegaskan bahwa pemerintahan harus berjalan dengan mengutamakan etika serta sinergi antar-lembaga, bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau individu tertentu.
"Kami berharap tidak ada lagi tindakan yang hanya mengutamakan egoisme pribadi sehingga merusak jalannya pemerintahan dan mengganggu masyarakat," tegas mereka.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga yang dikonfirmasi mengenai polemik ini memilih untuk tidak memberikan tanggapan.
"Otw di jalan, maaf njih," jawabnya singkat saat dihubungi.(**)
