Advertisement
Laporan: ErAngga
Jakarta|MATALENSANEWS.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara terbuka mengakui bahwa pengelolaan anggaran di kementeriannya selama ini tidak efisien. Hal itu ia sampaikan saat menggelar konferensi pers di kantor Kementerian PU pada Jumat (4/7/2025), di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi di Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
“Prediksi dari Pak Prabowo sudah tepat bahwa memang di PU ini sedang terjadi ketidakefisienan penggunaan anggaran,” ujar Dody, merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait inefisiensi anggaran belanja infrastruktur.
Dody mengungkapkan bahwa ketidakefisienan itu tergambar nyata dalam kasus dugaan korupsi di BWS Bangka Belitung. Menurutnya, kebocoran anggaran yang timbul dari kasus tersebut mencapai lebih dari 40 persen.
“Kami juga sedang mempercepat proses hukum yang sudah berjalan di Balai Besar Wilayah Sungai di Bangka Belitung. Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, inefisiensi tersebut berdampak langsung terhadap tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. ICOR merupakan indikator efisiensi investasi yang menunjukkan seberapa besar tambahan modal dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Semakin tinggi ICOR maka menunjukkan investasi yang tidak efisien. Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6,” ungkapnya.
Untuk menekan angka ICOR tersebut, Dody menegaskan bahwa Kementerian PU akan mengefisienkan belanja infrastruktur, termasuk dengan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis.
“Selain menekan tingkat kebocoran anggaran, yang juga harus kita kerjakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur. Belanja-belanja yang nantinya bisa dikerjakan oleh swasta, kita semua akan diserahkan kepada swasta untuk mengerjakannya. Harapannya cuma satu, ICOR kita bisa turun dari 6,” pungkasnya.(*)
