Advertisement
JAKARTA | MatalensaNews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Tito, usulan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, selama prosesnya tetap bersifat demokratis.
"Kalau bicara aturan, kita lihat Pasal 18B Ayat 4 UUD 1945, itu kuncinya. Di dalam mengenai pemilihan kepala daerah, hanya diatur dalam satu pasal, bahwa gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati dipilih secara demokratis. Itu bahasanya seperti itu," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Tito menekankan bahwa frasa "demokratis" dalam konstitusi tidak secara eksplisit menyatakan harus dilakukan secara langsung. Ia menyebut pemilihan lewat DPRD juga merupakan bentuk dari demokrasi, yakni demokrasi perwakilan.
"Dalam teori demokrasi, demokratis itu bisa menggunakan sistem langsung atau tidak langsung. DPRD itu kan dipilih oleh rakyat, maka mereka pun bisa memilih kepala daerah," jelas Tito.
Terkait sikap Presiden Prabowo Subianto soal wacana tersebut, Tito enggan menjawab secara rinci. Namun, ia menyebut Presiden memiliki keprihatinan terhadap tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada langsung.
"Pak Presiden karena biaya yang mahal dan potensi konflik yang tinggi, tentu melihat ini secara rasional. Kandidat habis miliaran rupiah, belum lagi PSU yang berulang-ulang," kata Tito.
Ia mencontohkan situasi di daerah seperti Papua dan Kabupaten Bangka, di mana pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) menguras anggaran daerah, bahkan hingga menyebabkan defisit fiskal.
"Lebih baik uang itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Kita harus rasional juga melihatnya," tambahnya.
Meski demikian, Tito menyatakan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap semua aspirasi publik terkait sistem pilkada. Ia menegaskan, pembahasan internal masih terus dilakukan untuk mengkaji berbagai kemungkinan.
"Di internal kita ada rapat. Pernah ada rapat. Kita hitung plus-minusnya," pungkas Tito.(Red/01)
