Advertisement
Laporan : Goent
Pati |MATALENSANEWS.com– Ketua ELBEHA BAROMETER Sri Hartono,menilai kisruh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi alarm bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Ia mengingatkan, fenomena serupa berpotensi terjadi di wilayah lain karena adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara signifikan.
“Bagi kami, ini sebetulnya bisa bereskalasi ke daerah lain karena ketentuan NJOP yang gila-gilaan itu tidak hanya terjadi di Pati. Di daerah-daerah lain juga ada. Ini menjadi alarm bagi kepala-kepala daerah,” ujar Sri Hartono kepada awak media, Kamis (14/8/2025).
Ia mencontohkan, NJOP di Kabupaten Semarang juga naik drastis sehingga menyebabkan kenaikan PBB-P2 antara 441 persen. Menurut Hartono, lonjakan pajak yang tinggi tersebut sangat membebani masyarakat dan berpotensi memicu protes besar-besaran seperti yang terjadi di Pati.
Hartono mendorong agar ke depan proses perancangan kebijakan melibatkan publik dan berbasis data, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dari kepala daerah.
“Ketika ada resistensi, seharusnya penguasa tidak menunjukkan taring kekuasaan. Yang kami lihat di Pati, selain tidak peka terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat, juga ada karakter arogan di sana. Menantang menerima ribuan orang itu salah satu bentuk arogansi,” tegasnya.
Bupati Pati Didemo dan Diminta Mundur
Puluhan ribu warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di Alun-Alun Pati pada Rabu (13/8/2025). Mereka memprotes kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Meski kebijakan itu telah dibatalkan dan Sudewo telah meminta maaf, massa tetap menuntutnya mundur.
Aksi demo sempat memanas. Polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk mengurai massa. Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo keluar dari mobil rantis polisi dan menyampaikan permohonan maaf singkat. Namun, ia segera kembali masuk setelah situasi tidak kondusif dan dirinya dilempari botol air mineral serta sandal oleh pendemo.
DPRD Setujui Pansus Pemakzulan
Merespons tuntutan massa, DPRD Kabupaten Pati menyepakati penggunaan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyebut usulan hak angket telah memenuhi syarat formal. “Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita menyetujui penjadwalan dan usulan angket,” kata Ali.
Pansus akan memfokuskan penyelidikan pada kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen tersebut, meskipun kebijakan itu kini telah dibatalkan.
