Advertisement
JAKARTA|MATALENSANEWS.com-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 tentang rekomendasi pengisian dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, pelantikan juga mengacu pada Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Dalam surat-surat tersebut dijelaskan, pengisian jabatan dimaksudkan untuk memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses evaluasi dan seleksi melibatkan BKN serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pejabat yang terpilih disebut merupakan hasil seleksi berbasis integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan masyarakat.
Namun, di balik proses seleksi itu, muncul dugaan adanya kecurangan. Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkapkan kepada wartawan, Senin (11/8/2025), bahwa sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik disebut merupakan orang dekat salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, yang diduga berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM.
Menurut SW, informasi itu ia peroleh dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan berinisial IDM, PN, PS, dan MS. SW menyebut, IM mendapat arahan dari seseorang berinisial DDY—yang disebut sebagai kekasihnya—untuk bekerja sama dengan Sekda MM demi meloloskan sejumlah nama dalam pelantikan tersebut. Operator dalam dugaan skema ini disebut berinisial HMT, yang juga kerap didampingi dua staf Gubernur berinisial UDN dan WSN.
“IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta, dan kontraktor ke ruangannya untuk mengatur proyek,” ujar SW.
Ia menambahkan, orang-orang tersebut sering terlihat berkunjung ke ruang kerja Sekda MM maupun IM untuk melakukan koordinasi.
SW pun meminta Gubernur Pramono Anung agar mewaspadai pelantikan pejabat eselon III dan IV berikutnya, yang rencananya akan meliputi jabatan camat, lurah, dan kepala dinas teknis. Ia khawatir skema serupa akan kembali terjadi.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon III dan IV. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM serta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.(ErAngga)
