Advertisement
BATANG | MatalensaNews.com – LSM BPPI DPW Jawa Tengah mendatangi Puskesmas Blado 2, Kabupaten Batang, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan BLUD pada program Pemberian Makan Tambahan (PMT) sejak tahun 2020 hingga 2025. Aksi itu dipimpin langsung Ketua DPW BPPI Jawa Tengah, Warso Haryono, Kamis (23/10/2025).
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya aduan masyarakat dari enam desa di Kecamatan Blado. Warga mengeluhkan program PMT untuk ibu hamil yang seharusnya berjalan selama 120 hari, namun diduga hanya terealisasi 60 hari. Selain itu, hingga berita ini diturunkan, para tenaga masak serta pengantar PMT mengaku belum menerima honor, meskipun program telah berhenti sejak 10 Oktober 2025 sesuai juknis Kemenkes.
BPPI mengaku sudah melayangkan somasi kepada pihak Puskesmas Blado 2, namun somasi tersebut tidak mendapat tanggapan memadai. Pertemuan yang dijadwalkan pada 21 Oktober 2025 juga tidak dihadiri Kepala Puskesmas, dan BPPI hanya ditemui dua staf, masing-masing bernama Rohmadi dan Fahrudin. Hasil dialog disebut tidak memberikan jawaban yang memuaskan.
“Saya prihatin atas dugaan ini. Bila benar terjadi penyelewengan, maka harus dipertanggungjawabkan. Kami hanya berharap pihak Puskesmas kooperatif dalam memberikan keterangan,” tegas Warso Haryono.
Upaya audiensi kembali dilakukan BPPI pada 23 Oktober 2025. Namun, lagi-lagi Kepala Puskesmas dikabarkan tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain. BPPI hanya ditemui dua staf puskesmas serta seorang utusan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, bernama Nurudin S.Kn. Dalam pertemuan itu, pihak Dinkes bahkan menyampaikan informasi bahwa Kepala Puskesmas Blado 2 telah mengundurkan diri, yang kemudian memunculkan tanda tanya bagi BPPI.
Tak puas dengan jawaban tersebut, BPPI mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang pada Jumat (24/10/2025). Namun, pertemuan kembali hanya dihadiri pejabat staf dan tidak menghasilkan data maupun penjelasan yang diharapkan.
Warso menilai rangkaian pertemuan yang tidak tuntas itu menimbulkan kesan bahwa pihak terkait tidak terbuka. “Beberapa kali kami meminta klarifikasi, namun tidak memperoleh jawaban yang semestinya. Ini justru menimbulkan dugaan kuat adanya sesuatu yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Lebih jauh, Warso menegaskan pihaknya menemukan indikasi penyimpangan dana PMT dan insentif ASN di lingkungan Puskesmas Blado 2 yang bersumber dari dana BOK dan BLUD. Atas instruksi Ketua Umum BPPI, H. Nur Abadi, pihaknya siap membawa kasus ini ke ranah hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas Blado 2 maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Batang belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut.(Djoko S)
