Advertisement
 |
| Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi |
Laporan : Goent
SEMARANG|MatalensaNews.com- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong pendirian posko 24 jam di setiap Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) sebagai langkah pengawasan terhadap distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain berfungsi untuk pengawasan, posko tersebut juga akan menjadi pusat pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
“Jadi, kepala dinas, dinas-dinas kabupaten/kota saya minta bikin posko. Posko ini digunakan untuk tiga hal: pengaduan, pengecekan, dan tanggap kesegeraan apabila terjadi sesuatu,” ujar Gubernur Luthfi saat meninjau kegiatan di SPPG Jebres, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, posko pengawasan tersebut berperan penting sebagai media informasi dan respon cepat (quick response) apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan program. Ia menegaskan, posko harus beroperasi selama 24 jam dengan dukungan penuh dari Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.
“Posko kita gunakan sebagai media informasi berikut penetrasi cepat apabila terjadi sesuatu. Yang mengadakan adalah Dinas Kesehatan, sudah seizin Kepala BGN. Ini akan menjadi model di wilayah kita—1 x 24 jam posko dinas kesehatan harus ada petugasnya. Wali kota dan bupati juga sudah rapat membahas hal ini,” jelasnya.
Selain mendorong pembentukan posko, Gubernur Luthfi juga meminta seluruh SPPG di Jawa Tengah untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk jaminan kualitas dan keamanan pangan. Ia menyebut, kini proses pengurusan SLHS sudah dipermudah karena dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota tanpa harus menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan.
“Sekarang SLHS bisa diterbitkan langsung oleh dinas di kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi. Kita masifkan dan sosialisasikan ini di seluruh SPPG di Jawa Tengah,” tegasnya.
Dengan adanya SLHS, lanjut Luthfi, SPPG akan menjalani uji laboratorium makanan selama 1–10 hari, serta mendapat pelatihan kebersihan dan penanganan makanan bergizi.
“Tim ini secara tidak langsung akan menjamin agar tidak terulang kasus anak-anak yang terpapar atau keracunan makanan. Sudah kita sosialisasikan dan masifkan di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah,” pungkasnya.
83 dari 1.500 SPPG di Jateng Sudah Kantongi SLHS
Terpisah, Koordinator Regional SPPI Jawa Tengah, Resa Mahendra, menyampaikan bahwa Gubernur Ahmad Luthfi juga memberikan arahan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga meningkat dari sisi kualitas pangan.
“Arahan dari Bapak Gubernur agar kualitas pangan program MBG ditingkatkan, sehingga anak-anak penerima manfaat bisa mendapatkan makanan bergizi yang benar-benar sehat dan layak konsumsi,” ungkap Resa.
Hingga saat ini, tercatat baru 83 dari 1.500 SPPG di Jawa Tengah yang telah memiliki SLHS. Namun, pemerintah provinsi menargetkan seluruh SPPG menyelesaikan sertifikasi tersebut selambat-lambatnya akhir Oktober 2025.
“Dikejar untuk percepatan bahwa seluruh SPPG maksimal Oktober ini—baik yang sudah maupun yang akan operasional—wajib memiliki SLHS. Ini sudah menjadi perhatian khusus Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya.
Resa menambahkan, SPPG yang saat ini sudah beroperasi wajib segera menyelesaikan proses sertifikasi, sementara yang baru akan berdiri harus terlebih dahulu memiliki SLHS sebelum mulai beroperasi.
Ia juga menyebut bahwa pembentukan posko pengaduan MBG di setiap wilayah menjadi langkah inovatif Jawa Tengah.
“Posko pengaduan ini menjadi percontohan nasional. Dengan adanya posko, ketika ada laporan atau kendala, bisa segera dilakukan quick response seperti yang disampaikan Bapak Gubernur,” tutupnya.
