Advertisement
Laporan : Goent
UNGARAN | MATALENSANEWS.COM – Aroma kejanggalan tercium dari proyek pembangunan drainase di wilayah Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Proyek senilai Rp2,9 miliar yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 itu diduga dikerjakan asal-asalan.
Pantauan tim media bersama lembaga pemantau menemukan sejumlah kejanggalan serius di lokasi. Saat awak media tiba, papan nama proyek tidak terlihat terpasang. Baru beberapa menit kemudian papan itu muncul kembali, diduga baru dipasang ulang setelah sebelumnya rusak akibat tersenggol alat berat saat pembersihan area kerja.
Namun, persoalan administrasi hanyalah permukaan dari masalah yang lebih dalam. Di lapangan, tampak sambungan antar U-Ditch pecah dan tidak rapat. Di beberapa titik, bahkan tidak ditemukan lantai kerja (pasangan dasar) yang semestinya menjadi bagian penting konstruksi. Kondisi ini bisa memengaruhi kekuatan struktur dan menghambat aliran air di saluran tersebut.
Lebih parahnya lagi, para pekerja tampak bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD). Tak ada helm proyek, rompi keselamatan, atau sepatu boot—suatu pelanggaran terhadap standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang wajib diterapkan pada proyek pemerintah.
Berdasarkan papan informasi kegiatan, proyek ini tercatat sebagai bagian dari Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota – Subkegiatan Rekonstruksi Jalan Kyai Hasan Munadi R 477, dengan nomor kontrak 027/08/SP/BM-PB/K/DPU/2025. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Bangun Sejahtera dan diawasi oleh CV. Cahayakonsultan, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender.
Saat dikonfirmasi, pelaksana lapangan yang enggan disebut namanya mengatakan pekerjaan sudah berjalan sekitar 12 minggu.
“Iya, progresnya baru sekitar 60 persen,” ujar BN, pemilik sekaligus kontraktor proyek, ketika dihubungi melalui telepon.
Namun ketika dikonfirmasi kembali lewat pesan WhatsApp, nada suaranya berubah ketus.
“Yang monitoring sudah banyak, Mas. Bahkan media dan lembaga juga ikut mengawasi. Kalau mau ngobrol-ngobrol sambil ngopi, datang saja lagi, telepon saya,” tulisnya.
Warga sekitar berharap pengawasan proyek diperketat. Mereka menuntut agar kualitas pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, bukan sekadar formalitas serapan anggaran.
“Kalau sambungannya saja sudah pecah, bagaimana nanti bisa tahan lama? Kami hanya berharap saluran ini betul-betul berfungsi, bukan malah bikin masalah baru,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini menambah daftar panjang proyek infrastruktur yang disorot karena lemahnya pengawasan di tingkat pelaksana. Publik menanti langkah tegas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang untuk memastikan proyek ini tidak sekadar menjadi monumen beton yang rapuh di musim hujan.(*)
