Advertisement
Laporan : Goent
BOYOLALI |MatalensaNews.com- Progress pembangunan area pedestrian di kawasan Simpang Lima Boyolali mengalami deviasi sebesar 8,576% dari target 14,522% per Senin (27/10/2025). Temuan tersebut diungkap Komisi III DPRD Boyolali saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin siang.
Proyek revitalisasi yang membentang dari Simpang Lima Boyolali hingga Tugu Susu Tumpah, mencakup pembangunan terowongan bawah tanah dan area pedestrian, menelan anggaran hampir Rp22 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Boyolali, Gamma Wijaya, menjelaskan bahwa kegiatan sidak dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap proyek strategis daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali.
“Kami menemukan masalah pekerjaan yang sampai dengan hari ini progress-nya minus sekitar delapan persen,” ujarnya di sela-sela sidak.
Gamma menambahkan, pihaknya juga menemukan sejumlah permasalahan teknis di lapangan. Salah satunya adalah penggunaan alat berat ekskavator dengan Power Crawler (PC) 200 yang dinilai sudah terlalu tua. Ia meminta pihak kontraktor menambah alat dengan usia mesin yang lebih muda agar pekerjaan tidak terhambat.
Selain itu, Komisi III juga menemukan pemasangan u-ditch tidak sesuai spesifikasi karena tidak disertai lantai kerja untuk saluran kabel optik dan jaringan listrik PLN. “Seharusnya bukan hanya saluran drainase yang diberi lantai kerja, karena nanti memiliki beban yang sama,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Gamma menyoroti aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menurutnya, seluruh pekerja di proyek tersebut tidak memakai alat pelindung diri (APD), sehingga proyek sempat dihentikan sementara.
“Kami hentikan dulu. Kalau mau lanjut ya harus sesuai K3. Keselamatan pekerja itu nomor satu,” tegasnya.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin mepet, DPRD Boyolali merekomendasikan agar kontraktor menambah jam kerja, termasuk sistem kerja siang dan malam, agar target bisa tercapai. Namun, pihak kontraktor mengaku terkendala belum adanya sinkronisasi dengan sejumlah instansi terkait.
Gamma menyebutkan, beberapa dinas yang perlu dilibatkan antara lain DLH, PDAM, dan BKD untuk urusan reklame dan utilitas. Karena itu, Komisi III akan segera memanggil DPUPR Boyolali serta instansi terkait untuk melakukan sinkronisasi bersama kontraktor.
“Tujuannya agar proyek bisa selesai sesuai rencana. Komisi III juga berkomitmen mengawasi semua proyek di Boyolali, bukan hanya yang di Simpang Lima,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Boyolali, Yulius Bagus Triyanto, membenarkan adanya keterlambatan pekerjaan tersebut. Berdasarkan data dinas, bobot rencana pekerjaan per 27 Oktober mencapai 14,522%, sedangkan realisasinya baru 5,946%, sehingga terjadi deviasi -8,576%.
“Pekan depan akan ada Show Cause Meeting (SCM). Kami tunggu progresnya,” ujar Yulius.
Yulius menilai sidak DPRD merupakan bentuk pengawasan yang wajar dan positif. Ia menyebut, kegiatan proyek juga mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Boyolali.
“Ini jadi cambuk bagi rekanan agar tahu kekurangannya di mana. Kami juga sudah menuliskan catatan kekurangan di buku direksi,” jelasnya.
Menurutnya, keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh sejumlah hambatan teknis, terutama karena proyek bersinggungan dengan kewenangan instansi lain seperti pipa PDAM, jaringan Telkom, dan papan reklame milik BKD.
Kabid Bina Marga DPUPR Boyolali, Joko Prasetyo, menambahkan bahwa material proyek sebenarnya sudah tersedia di lokasi, hanya tinggal menunggu pelaksanaan.
“Material semua sudah on site, tinggal action kinerjanya. Mungkin perlu penambahan jam kerja dan jumlah tenaga. Target pekan ini harusnya 14%, nanti laporan 31 Oktober untuk menentukan apakah perlu SCM,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur PT Pollung Karya Abadi Cabang Boyolali, Beni Febriansyah, selaku kontraktor pelaksana, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi III DPRD Boyolali. Ia menilai sidak tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan kendala di lapangan langsung kepada pihak legislatif.
