Advertisement
Laporan : TRI
Kab.Semarang| MatalensaNews.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan seluruh anggaran yang tersedia harus dimaksimalkan untuk mendukung program prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan APBD 2026 bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan kepala desa di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Senin (5/1/2026).
Ngesti Nugraha menyatakan, penandatanganan pakta integritas menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan tepat waktu, sesuai aturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Karena APBD 2026 sudah ditetapkan tepat waktu, maka penyerapan anggaran juga harus tepat waktu dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Terlebih berkaitan dengan percepatan peningkatan ekonomi masyarakat dan dukungan terhadap program unggulan Presiden maupun Gubernur,” ujar Ngesti.
Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang pada 2026 tetap difokuskan pada perbaikan infrastruktur, khususnya penanganan jalan rusak, penurunan angka stunting, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita tetap prioritaskan infrastruktur karena masih banyak jalan rusak. Selain itu bagaimana menurunkan angka stunting dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa lebih optimal,” tegasnya.
Kepada para kepala desa, Ngesti juga mengingatkan agar pemanfaatan dana desa yang tersedia, meskipun mengalami penurunan sekitar Rp32 miliar, tetap diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
“Kegiatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi harus didorong lebih dulu, seperti pemberdayaan ekonomi kerakyatan, program makan bergizi gratis di desa, sektor pertanian dan peternakan, serta infrastruktur,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp2,40 triliun. Angka tersebut turun Rp384,83 miliar dibandingkan Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp2,78 triliun.
“APBD 2026 memang mengalami penurunan cukup signifikan karena adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkap Rudibdo.
Ia merinci, pendapatan daerah pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2,32 triliun atau turun Rp283,50 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara belanja daerah mencapai Rp2,40 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp80,74 miliar.
“Defisit anggaran sebesar Rp80,74 miliar itu akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya,” jelasnya.
Dari total belanja daerah tersebut, belanja transfer ke desa tercatat sebesar Rp367,51 miliar, atau turun Rp23,88 miliar dibandingkan Perubahan APBD 2025. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Pemkab Semarang mengalokasikan Rp112,016 miliar atau setara 13,24 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Alokasi ADD sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, karena minimal 10 persen dari DAU dan DBH,” ujar Rudibdo.
Ia menambahkan, penandatanganan pakta integritas di awal tahun diharapkan mampu mendorong seluruh perangkat daerah untuk segera melaksanakan kegiatan prioritas, terutama percepatan penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.
“Hal ini penting karena akan berpengaruh terhadap pencapaian insentif fiskal Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2026,” pungkasnya.
