Advertisement
![]() |
| Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang |
BONDOWOSO|MatalensaNews.com- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mempersilakan orang tua siswa, guru, maupun masyarakat untuk mengunggah gambar atau video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi anak-anak ke media sosial, termasuk menu yang dinilai bermasalah atau tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp10 ribu.
Hal tersebut disampaikan Nanik saat menghadiri acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, serta seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, di Kota Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1).
“Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik, seperti dikutip dalam keterangan resmi.
Namun demikian, Nanik menyarankan agar setiap unggahan disertai keterangan yang lengkap. Informasi yang perlu dicantumkan antara lain waktu pengambilan gambar atau video, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG tersebut.
“Selain gambar atau video, pengunggah juga perlu menyertakan keterangan waktu, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG itu,” ujarnya.
Nanik menegaskan bahwa pencantuman keterangan detail tersebut tidak dimaksudkan untuk intimidasi. Sebaliknya, data tersebut sangat dibutuhkan agar BGN bersama kementerian dan lembaga terkait dapat segera menelusuri permasalahan di lapangan.
“Keterangan yang detail itu justru sangat penting, agar BGN bekerja sama dengan lembaga dan kementerian lain bisa segera melacak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Menurut Nanik, unggahan menu MBG dalam bentuk apa pun merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaan program MBG. Hal ini dinilai penting untuk menjamin transparansi serta penyempurnaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini jumlah personel tim pemantauan dan pengawasan SPPG masih sangat terbatas. Dari seluruh Indonesia, baru sekitar 70 orang yang bertugas melakukan pengawasan selama 24 jam terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi.
“Jumlah ini tentu sangat kurang jika dibandingkan dengan banyaknya SPPG yang sudah berjalan. Karena itu, kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun masyarakat lainnya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Nanik turut menyoroti kasus viral di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ia menyayangkan tindakan salah seorang Kepala SPPG yang menghentikan pemberian MBG kepada dua anak penerima manfaat selama sepekan, hanya karena orang tua anak tersebut mengkritik menu MBG di media sosial.
Diketahui, Kepala Dapur SPPG Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Dewi Ratih, mengambil kebijakan tersebut usai adanya kritik dari orang tua siswa terkait kualitas menu MBG.
“Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik, untuk perbaikan,” pungkas Nanik.(Red/Ida)

