Advertisement
 |
| Ketua DPC Partai Gerindra Kota Salatiga, Yuliyanto |
Laporan : Goent
SALATIGA|MatalensaNews.com – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat dukungan dari Ketua DPC Partai Gerindra Kota Salatiga, Yuliyanto. Menurutnya, mekanisme tersebut bukan hal baru dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Pemilihan umum kepala daerah bukan merupakan hal yang baru, melainkan sudah pernah dilakukan melalui DPRD sejak era Orde Baru hingga sebelum reformasi tahun 1998,” ujar Yuliyanto, Senin (5/1/2026).
Yuliyanto yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Salatiga selama dua periode menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan utama mendukung wacana tersebut adalah efisiensi anggaran. Selain itu, pilkada melalui DPRD dinilai dapat meminimalisir potensi gesekan di tingkat akar rumput antarpendukung calon.
“Selain lebih efisien dari sisi anggaran, mekanisme ini juga dapat mengurangi konflik horizontal di masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai lebih sederhana dan efisien, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga penghematan ongkos politik.
“Oleh karena itu, saya selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Salatiga sangat mendukung upaya Fraksi Gerindra dalam membahas Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Proses pemilihan ini juga tidak melanggar prinsip demokrasi,” tegas Yuliyanto.
Menurutnya, besaran anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini tergolong sangat besar. Dengan formulasi pemilihan yang lebih tepat, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk program-program yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran pilkada itu tidak sedikit. Kalau bisa ditekan, dananya bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain aspek anggaran, Yuliyanto juga menyoroti pentingnya pendidikan politik dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Ia menilai, wacana perubahan sistem pilkada merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati semua pihak.
“Ini juga bagian dari proses demokrasi. Maka dari itu, mari kita hormati dan biarkan proses ini berjalan,” pungkasnya.(*)
