Advertisement
AMBARAWA | MATALENSANEWS.COM – Aksi siaran langsung (live) TikTok seorang oknum Kepala Desa (Kades) di wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang, menuai sorotan tajam publik. Tayangan tersebut dinilai tidak pantas dan diduga melanggar norma kesusilaan, terlebih karena dilakukan oleh seorang pejabat publik yang semestinya menjaga etika serta menjadi teladan di tengah masyarakat.
Video live TikTok itu viral setelah diunggah ulang oleh akun TikTok Viralke Dewe dan ditonton puluhan ribu kali. Pengunggahan ulang dilakukan dalam konteks pemberitaan dengan penyamaran (sensor) pada bagian-bagian sensitif, sehingga tidak menampilkan adegan secara utuh. Kendati demikian, tayangan tersebut tetap memicu keresahan dan memantik perdebatan luas mengenai etika pejabat publik di ruang digital.
Ketua Lembaga ELBEHA Barometer, Sri Hartono, menegaskan bahwa media sosial—khususnya siaran langsung—tidak dapat dipandang sebagai ruang privat. Menurutnya, live TikTok merupakan ruang publik digital karena dapat diakses dan disaksikan masyarakat luas.
“Apalagi ini dilakukan oleh pejabat publik. Tindakannya harus dilihat lebih serius karena disiarkan di ruang publik digital dan ditonton banyak orang,” ujar Sri Hartono.
Ia menyampaikan, ELBEHA Barometer saat ini masih melakukan kajian mendalam untuk menilai apakah aksi tersebut memenuhi unsur pelanggaran kesusilaan atau berpotensi masuk ke ranah hukum.
“Seseorang bisa dipidana apabila menampilkan ketelanjangan atau tampilan yang mengeksploitasi organ seksual dan disiarkan ke publik. Live TikTok termasuk ruang publik digital,” tegasnya.
Menurut Sri Hartono, kajian tersebut juga menyoroti apakah tayangan itu menimbulkan rangsangan seksual atau melanggar norma kesusilaan yang berlaku di muka umum.
“Perbuatan ini sedang kami diskusikan, apakah masuk kategori pelanggaran kesusilaan di muka umum atau tidak, mengingat yang menonton cukup banyak,” tandasnya.
Lebih lanjut, Sri Hartono menanggapi klarifikasi oknum kades yang beredar di sejumlah media daring. Dalam klarifikasi itu, yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Namun, menurutnya, pengakuan dan permintaan maaf tersebut tidak serta-merta menghapus potensi persoalan etik maupun hukum.
Terkait rencana oknum kades yang disebut akan menempuh jalur hukum atas pengunggahan ulang video dengan dalih pelanggaran privasi, Sri Hartono mengingatkan bahwa aktivitas yang dilakukan secara sadar melalui siaran langsung tidak bisa begitu saja diklaim sebagai ranah privat.
“Jika seseorang melakukan dugaan tindakan tak pantas di media sosial melalui siaran langsung, itu sama dengan dilakukan di ruang publik digital. Maka dalih privasi perlu dipahami secara proporsional,” tandasnya.
Ia merinci, dalam konsep hukum Indonesia, ruang publik tidak selalu berarti tempat umum secara fisik seperti jalan atau alun-alun, melainkan ruang yang dapat diakses atau disaksikan oleh umum.
“Live di media sosial—TikTok, IG Live, YouTube Live, Facebook Live—dapat diakses siapa saja atau oleh banyak orang, sehingga masuk kategori ruang publik,” terangnya.
Ia menambahkan, suatu tindak pidana dianggap dilakukan di muka umum apabila perbuatan tersebut dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh orang banyak, termasuk melalui media elektronik atau sarana teknologi informasi.
Di jelaskan Sri Hartono, penayangan cuplikan video dalam pemberitaan dilakukan untuk kepentingan jurnalistik dan kepentingan publik. Redaksi telah melakukan penyensoran pada bagian-bagian sensitif sesuai Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Video yang ditayangkan telah melalui proses penyensoran dan disajikan dalam konteks pemberitaan, bukan untuk menyebarluaskan konten yang melanggar norma. Pemberitaan ini dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujar Sri Hartono.
Hingga berita ini diturunkan, polemik video viral tersebut masih menjadi perhatian publik. Sementara itu, ELBEHA Barometer menyatakan terus melakukan kajian untuk menentukan langkah lanjutan dari sisi etika maupun hukum.(A Yanto)
