Advertisement
JAKARTA|MATALENSANEWS.COM – Meningkatnya kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di sejumlah daerah pada awal tahun 2026 mendapat sorotan serius dari anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, khususnya terkait alokasi anggaran imunisasi nasional.
Hal itu disampaikan Vita usai mengikuti kunjungan spesifik Komisi IX DPR RI ke Jawa Tengah pada Senin (30/3/2026), yang turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, jajaran Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, perwakilan Kementerian Kesehatan, serta asosiasi rumah sakit dan puskesmas.
Berdasarkan data hingga Maret 2026, kasus campak menunjukkan tren peningkatan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah. Kondisi ini dinilai tidak lepas dari masih adanya kesenjangan cakupan imunisasi serta keterbatasan intervensi di lapangan.
“KLB campak ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini adalah alarm bahwa sistem pencegahan kita, termasuk dari sisi anggaran, harus diperkuat,” tegas Vita di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ia menekankan bahwa penanganan wabah tidak cukup dilakukan secara reaktif, melainkan harus diperkuat melalui kebijakan anggaran yang berorientasi pada pencegahan.
“Imunisasi adalah investasi kesehatan jangka panjang. Negara harus berani menambah alokasi anggaran imunisasi, bukan hanya fokus pada pengobatan saat wabah sudah terjadi,” ujarnya.
Vita menjelaskan, penambahan anggaran perlu diarahkan secara konkret pada perluasan cakupan imunisasi di daerah berisiko, penguatan distribusi vaksin hingga tingkat desa, dukungan operasional tenaga kesehatan, serta peningkatan edukasi publik guna membangun kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran hanya ada di atas kertas, tetapi tidak terasa manfaatnya di masyarakat. Yang dibutuhkan adalah anggaran yang benar-benar bekerja di lapangan,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan peran puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan program imunisasi.
“Puskesmas harus diperkuat, baik dari sisi tenaga, logistik, maupun dukungan anggaran, agar mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” terangnya.
Sebagai salah satu daerah dengan tren peningkatan kasus, Jawa Tengah dinilai membutuhkan intervensi yang lebih serius dan terarah.
“Wilayah dengan beban kasus tinggi harus menjadi prioritas. Penambahan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah seperti Jawa Tengah,” imbuhnya.
Vita menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan yang wajib mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.
“Tidak boleh ada anak yang sakit hanya karena kita terlambat atau kurang serius dalam pencegahan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” jelasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, ia memastikan akan terus mendorong penguatan kebijakan, termasuk peningkatan alokasi anggaran yang berpihak pada kesehatan masyarakat.
“Kesehatan adalah hak dasar rakyat. Negara harus hadir tidak hanya saat krisis, tetapi sejak tahap pencegahan,” pungkasnya.(Sofie Rahmawati)
