Advertisement
PATI | MatalensaNews.com – Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri melalui Subdirektorat Intelair menggelar diskusi bersama perwakilan kelompok nelayan di Pelabuhan Juana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan masyarakat pesisir sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah perairan.
Mewakili Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri, kegiatan dihadiri Kasi Operasional Subdit Intelair AKBP Suratno, S.H., M.M., Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono, Wakil Ketua Heri, Ketua DPC HNSI Pati Rasmijan, Ketua Kelompok Jaring Tarik Berkantong Jasiman, Ketua Aksi Nelayan Pati Agung, serta sejumlah perwakilan kelompok nelayan.
Dalam forum tersebut, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat pesisir sebagai langkah strategis dalam menjaga situasi Kamtibmas. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengantisipasi potensi konflik sosial, termasuk yang dipicu dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain membahas aspek keamanan, Ditpolair juga mengingatkan para nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan saat melaut. Nelayan diimbau untuk memperhatikan informasi prakiraan cuaca dan tinggi gelombang, memastikan seluruh perlengkapan keselamatan tersedia dan berfungsi dengan baik, serta memeriksa kelayakan kapal sebelum berangkat melaut guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut.
"Melalui komunikasi yang baik, deteksi dini, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, kami berharap situasi Kamtibmas di wilayah perairan tetap aman dan kondusif. Kami juga mengingatkan para nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan prakiraan tinggi gelombang, melengkapi alat keselamatan, serta memastikan kondisi kapal dalam keadaan laik laut sebelum melakukan aktivitas melaut," ujar AKBP Suratno.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono, mengapresiasi langkah Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri yang membuka ruang dialog secara langsung dengan masyarakat nelayan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan.
Ia menjelaskan sejumlah isu yang menjadi perhatian para nelayan, antara lain dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya operasional penangkapan ikan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penggunaan Vessel Monitoring System (VMS), regulasi perizinan kapal, hingga menurunnya minat generasi muda untuk berprofesi sebagai nelayan.
Eko juga berharap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai pemberian harga khusus BBM jenis solar bagi kapal perikanan berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT) sebesar Rp15.000 per liter dapat segera direalisasikan. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat dibutuhkan karena saat ini para nelayan memasuki musim penangkapan ikan.
"Kebijakan tersebut akan sangat membantu mengurangi beban biaya operasional dan logistik kapal sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan sekaligus mendukung kesejahteraan para nelayan," ungkap Eko.
Ia juga berharap Polri dapat terus menjadi jembatan komunikasi antara nelayan dengan pemerintah sehingga setiap aspirasi masyarakat pesisir dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berpihak kepada nelayan.
Melalui kegiatan tersebut, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat nelayan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan wilayah perairan sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan, ekonomi biru, dan keberlanjutan sumber daya kelautan nasional sejalan dengan misi kedua Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia.(Farid)
