Advertisement
 |
| Dosen STAI Kuningan, Dr. Dakhori |
SALATIGA|MATALENSANEWS.COM – Istilah Londo Ireng, yang dikenal dalam sejarah kolonial Indonesia, kembali menjadi perbincangan di tengah kritik terhadap praktik kekuasaan dan ketimpangan sosial. Kini, istilah tersebut tidak lagi dimaknai sebagai bagian dari sejarah semata, melainkan berkembang menjadi simbol kritik terhadap perilaku elite yang dinilai menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dosen STAI Kuningan, Dr. Dakhori, mengatakan bahwa istilah Londo Ireng lebih merujuk pada cara seseorang menjalankan kekuasaan daripada identitas pribadi.
"Londo Ireng bukan soal siapa orangnya, tetapi bagaimana watak kekuasaan itu dijalankan. Ketika seseorang berasal dari rakyat, tetapi kemudian menggunakan kekuasaan untuk menekan rakyat, di situlah kritik itu muncul," ujar Dakhori kepada Rasika FM, Minggu (26/7/2026).
Penjajahan Modern Berubah Bentuk
Menurut Dakhori, bentuk penjajahan pada era modern tidak lagi identik dengan pendudukan wilayah atau kekuatan militer sebagaimana terjadi pada masa kolonial. Saat ini, penjajahan dapat hadir melalui ketimpangan ekonomi, penguasaan sumber daya, maupun kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
"Dulu penjajah datang dengan kekuatan fisik. Sekarang bisa hadir melalui sistem yang membuat sebagian kelompok semakin kuat, sementara masyarakat kecil semakin sulit mendapatkan ruang," katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan dan investasi tetap penting bagi kemajuan bangsa. Namun, menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.
"Pertanyaan pentingnya adalah pembangunan itu untuk siapa? Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat luas atau hanya dinikmati kelompok tertentu?" ujarnya.
Kekuasaan Jangan Berjarak dengan Rakyat
Dakhori juga menyoroti semakin lebarnya jarak antara elite dan masyarakat. Ia menilai salah satu tantangan dalam demokrasi adalah ketika para pemegang kekuasaan kehilangan kepekaan terhadap kondisi rakyat yang mereka wakili.
"Yang menjadi masalah bukan sekadar fasilitas atau gaya hidup seseorang. Yang menjadi persoalan adalah ketika ada jarak yang terlalu jauh antara kehidupan elite dan kesulitan masyarakat," katanya.
Ia mengingatkan bahwa hingga kini masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan mendasar, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga tekanan ekonomi. Di sisi lain, muncul kritik ketika sebagian pejabat atau kelompok berpengaruh memperlihatkan gaya hidup yang dinilai tidak mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat.
Kritik Merupakan Bagian dari Demokrasi
Dalam pandangannya, kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi dan bukan bentuk permusuhan terhadap negara.
"Mencintai negara bukan berarti membenarkan semua kebijakan. Justru cinta terhadap negara ditunjukkan dengan keberanian mengingatkan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat," jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan media memiliki peran strategis sebagai pengawas jalannya pemerintahan agar kekuasaan tetap berada di jalur yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.
Kemerdekaan Harus Dirasakan Rakyat
Menutup pandangannya, Dakhori menegaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai pergantian penguasa dari asing kepada bangsa sendiri. Menurutnya, esensi kemerdekaan adalah memastikan seluruh rakyat memperoleh kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera.
"Bangsa ini terlalu besar jika kemerdekaan hanya dimaknai sebagai pergantian siapa yang berkuasa. Kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan rakyat," ujarnya.
Ia mengatakan, istilah Londo Ireng seharusnya menjadi pengingat bagi setiap pemegang kekuasaan agar tidak melupakan amanah yang diberikan masyarakat.
"Penjajahan tidak selalu datang dari luar. Yang harus diwaspadai adalah ketika mental penjajah tumbuh dari dalam," pungkasnya.(Goent)
