Advertisement
Jakarta|MatalensaNews.com – Front Rakyat Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (FRAKSI-MALUT-JKT) kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M-I No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
Aksi tersebut merupakan aksi keempat yang dilakukan FRAKSI-MALUT-JKT. Massa mendesak jajaran pimpinan PLN untuk segera mengambil langkah konkret terhadap berbagai informasi dan dugaan penyimpangan yang mereka soroti di lingkungan PT PLN (Persero) UP3 Ternate, Maluku Utara.
Koordinator Lapangan FRAKSI-MALUT-JKT, Yasmin, dalam orasinya meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi di lingkungan UP3 Ternate yang saat ini dipimpin Mufid Arianto.
Menurut Yasmin, berbagai persoalan yang berkembang perlu mendapatkan perhatian serius dari jajaran manajemen PLN agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
Di sisi lain, FRAKSI-MALUT-JKT mengapresiasi langkah manajemen PLN yang sebelumnya melakukan pergantian Senior Manager Distribusi dan Transmisi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku-Maluku Utara.
Pergantian tersebut dilakukan pada 5 Agustus 2026, dengan Noer Soeratmoko digantikan oleh Dony Noor Gustiarsyah sebagai Senior Manager Distribusi dan Transmisi PT PLN (Persero) UIW Maluku-Maluku Utara.
Yasmin berharap pejabat baru tersebut dapat segera melakukan pembenahan dan mengevaluasi berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat, khususnya terkait pelayanan dan aspek keselamatan ketenagalistrikan di wilayah Maluku Utara.
"Kami memberikan dukungan kepada Bapak Dony Noor Gustiarsyah sebagai Senior Manager Distribusi dan Transmisi PT PLN (Persero) UIW Maluku-Maluku Utara yang baru agar segera menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk dugaan ketidaksesuaian terhadap ketentuan Sertifikat Layak Operasi (SLO)," ujar Yasmin dalam orasinya.
Ia menegaskan bahwa SLO merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan instalasi tenaga listrik memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sebelum dimanfaatkan oleh pelanggan.
" SLO merupakan persyaratan penting yang bertujuan memastikan instalasi tenaga listrik telah memenuhi standar teknis dan keselamatan sebelum dimanfaatkan pelanggan. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap ketentuan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi," katanya.
FRAKSI-MALUT-JKT juga menyoroti dugaan adanya ribuan pelanggan PLN di wilayah Maluku Utara yang disebut belum memiliki SLO. Massa meminta PLN melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap informasi tersebut.
Menurut mereka, dokumen SLO seharusnya diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) sebelum instalasi listrik dinyatakan layak dan proses penyambungan pelanggan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan SLO, massa aksi turut menyoroti aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan PLN UP3 Ternate. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap dugaan pengabaian aspek K3 yang disebut berkaitan dengan sejumlah kejadian di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu.
FRAKSI-MALUT-JKT menilai aspek keselamatan kerja harus menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan ketenagalistrikan guna mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan pekerja maupun masyarakat.
Tak hanya itu, massa juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri informasi mengenai dugaan pemotongan sebesar 10 persen dalam proses pencairan proyek di lingkungan PLN UP3 Ternate.
Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan modus fee proyek yang diduga melibatkan sejumlah vendor atau kontraktor. Atas informasi tersebut, FRAKSI-MALUT-JKT meminta agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memastikan kebenarannya.
"Desak KPK RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) segera telusuri terkait informasi dugaan pemotongan 10 persen saat pencairan proyek di lingkungan PT PLN (Persero) UP3 Ternate dengan modus fee proyek," tegas Yasmin.
FRAKSI-MALUT-JKT juga secara khusus mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) mengevaluasi dan mencopot Kepala PLN UP3 Ternate Mufid Arianto apabila hasil evaluasi atau pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran maupun penyimpangan.
Massa juga meminta Dony Noor Gustiarsyah segera melakukan evaluasi terhadap jajaran UP3 Ternate, termasuk menindaklanjuti dugaan persoalan terkait SLO dan aspek K3 yang mereka sampaikan dalam aksi tersebut.
Yasmin menegaskan, aksi demonstrasi tidak akan berhenti apabila berbagai persoalan yang mereka soroti belum mendapatkan kejelasan dan tindak lanjut.
"Aksi demonstrasi ini tidak akan berhenti selagi problem dugaan penyimpangan di tubuh PLN UP3 Ternate masih menyisakan persoalan di Maluku Utara. September 2026 gerakan lanjutan akan berlangsung sebagai bentuk komitmen dan sikap tegas," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, berbagai tudingan dan dugaan yang disampaikan FRAKSI-MALUT-JKT dalam aksi tersebut masih merupakan aspirasi dan klaim dari pihak demonstran. Diperlukan klarifikasi serta hasil pemeriksaan dari pihak PLN maupun aparat penegak hukum untuk memastikan kebenaran atas dugaan yang disampaikan.(Jk)
