Advertisement
 |
| Foto : ilustrasi POLRI |
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara l BPK RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA, CfrA menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah mengelola keuangannya dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Apresiasi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan seluruh pejabat yang hadir, kami percaya kehadiran Bapak dan Ibu merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel”, ujar Hendra.
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.
Sebagai wujud atas pertanggung jawaban keuangan negara entitas pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan kemudian perlu ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk mencapai tujuan negara dan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut maka berdasarkan ketentuan Ayat 1 Pasal 23 E UUD Tahun 1945 dilakukan oleh BPK yang bebas dan mandiri.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini yang merupakan pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan sejumlah kriteria.
Selain itu Hendra juga mengatakan bahwa dalam 6 tahun terakhir Polri berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam pemeriksaan LK tahun 2019 BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.
“Menurut kami laporan keuangan Polri menyajikan secara wajar dalam semua hal yang meterial, posisi keuangan Polri tanggal 31 Desember 2019 dan realisasi anggaran operasional serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akutansi pemerintahan”, pungkasnya.
Kapolri dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian Polri berhasil mempertahankan 7 tahun secara berturut-turut mendapatkan wajar tanpa pengecualian.
“Ini adalah wujud akuntabilitas Polri terhadap publik atas pengelolaan keuangan negara, pada hari ini Polri menerima hasil Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2019 yang telah dilaksanakan selama 100 hari mulai dari 7 Januari-12 April 2020”, kata Kapolri.
Kapolri bersyukur bahwa hasil pemeriksaan BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan hasil kerja keras Polri dan jajarannya dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan negara yang dikelolanya. Tentunya hal ini akan adalah motivasi bagi Polri untuk menjadi lebih baik.
“Kita sudah mencapai 7 kali berturut-turut, hal ini tentu akan menjadi motivasi untuk Polri dalam rangka meningkatkan citra Polri sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa penggunakan Dipa dan anggara sudah on the track. Kapolri berharap ditahun 2020 Polri bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian kembali”, jelas Kapolri.
Acara ini dihadiri oleh Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kabaharkam Polri diwakili oleh Karo Renmin, Kalemdiklat Polri diwakili oleh Karo Renmin, para Perwira Tinggi dan Pejabat Utama Mabes Polri serta Auditor Utama Keuangan Negara l dan Tim pemeriksa BPK Rl. (Guntur)
Sumber : Humas Mabes Polri
