Advertisement
TERNATE,MATALENSANEWS.com - HCW. Meminta Agar KPK Pantau Proyek jalan dan jembatan yang melekat di BPJN maluku utara. Sekaligus lakukan Monitoring, Sebab Dalam Pantawan HCW Banyak menemukan kejanggalan Pekerjaan Proyek jalan dan jembatan,"ungkap Direktur HCW Rajak Idrus.
"Sebab Informasi dari masayrakat yang HCW temukan termasuk Pekerjaan Proyek. Ruas payahe weda (21,83 KM ) dengan alkokasi dana 19,49 Milar. Dan Ruas weda Maffa ( 50 KM) Dengan alokasi dana 130 Miliar. HCW berharap agar komisi pemberentasan korupsi ( KPK) harus mengikuti dan memonitoring semua paket yang melekat di kantor BPJN malut." ungkap Jeck sapaan akrabnya.
Terlepas dari itu. kementrian PUPR juga mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan sepanjang 147 KM. dengan anggaran sebesar 754 Juta. Ruas payahe weda dan ruas weda maffa. termasuk dalamnya adalah kementrian PUPR, telah membangun rumah khusus nelayan di desa Diff dusun kipai, kecematan patani utara dengan total anggaran 11,35 Miliar. rumah tersebut khusus nelayan yang ada di daerah patani. sebanyak 50 unit rumah.
"Di samping itu kementrian PUPR juga membangun jalan peningkatan untuk konektifitas. dan juga membangun sisitem peyediaan air minum ( SPAM) Dengan berkapasitas 5 Liter perdetik sejak 2016 yang lalu. yang berlokasi di kabupaten halmahera tenggah. yang terbagi di beberapa daerah di antaranya: kelurahan elfanun, kapaelo, yam, dan sanafi mamin. dengan tital anngran sebesar 7,66 Milar," ungkap Jeck. Pada Media ini, melalui via pesan aplikasi Wasthapp, hari Sabtu 4 September 2021, malam tadi.
Sebab dalam pantauan HCW di lapangan ketika KPK menetapkan Manatan kepala balai maluku dan maluku utara. dengan dugaan kasus suap proyek jalan dan jembatan. HCW berharap KPK menindaklanjuti. sampai di maluku utara. katanya. karna dengan ada dugaan kasus tersebut. KPK bisa jadikan semua itu sebagai pintu masuk. untuk membongkar dugaan kejahatan korupsi.
"KPK. juga harus memantau Proyek yang di lelang di kantor BP2JK. karna HCW menduga bahwa proyek yang melekat di kementrian PUPR khusus BP2JN maluku utara. Ketika menyerahkan dokumen proyek untuk di lelangkan kantor BP2JK. ada dugaan sekaligus menetipkan nama nama perusahaan untuk di menangkan," katanya.
Lanjut. Sebab Dalam pantawan Tim HCW di lapangan. Bahwa sala satu paket Yang di tenderkan di kantor BP2JK adalah paket preservasi ruas jalan pulau gebe -Bandara Dan Ruas jalan Gebe Umera. yang di mana priyek tersebut yang di menangkan oleh
PT. Lambok Ulina. yang di mana perusahaan tersebut HCW menduga itu adalah perusahaan titipan dari PJN agar tenderkan yang di lakukan oleh BP2JK. untuk di menangkan.
"Paket Proyek Preservasi Ruas Jalan Pulau Gebe – Bandara Dan Gebe – Umera Dengan Nilai Pagu, Rp. 95.555.967.000,00 Miliar. Di mana proyek tersebut telah di menangkan oleh PT. LAMBOK ULINA yang di duga kuat Tidak Mengikuti Mekanisme Tender dan Lelang. Dan perusahaan tersebut di luar maluku utara," katanya.
Tim HCW juga Mengkafer bahwa ada dugaan yang terjadi di Balai BP2JK Wilayah Maluku utara soal praktek jual beli proyek hingga penitipan proyek pada saat melaksanakan tender di balai P2JK.
Kami menduga kuat sebelum dilakukan tender, pihak balai P2JK dan PJN wilayah Malut sudah menitipkan nama-nama kontraktor atau perusahaan untuk dimenangkan dalam sebuah tender proyek yang ada di balai BP2JK.
Selanjutnya Ada juga dugaan Beberapa Proyek Jalan dan Jabatan Yang Bersertifikat BP2JN Wilayah Malut Rusak dan berpotensi Hilang akibat di bongkar dan di ambil alih oleh pihak Swasta (PT. IWIP).
Padahal sudah di bangun Hotmix Oleh BP2JN dengan Ruas jalan Dan Jembatan Weda-Sagea Sepanjang 7 KM yang saat ini dana pemeliharaan Jalan dan jembatan di duga tidak di gunakan.
Kami sudah mengkafer informasi ini sejak lama. terkait Konspirasi tender itu dari berbagai pihak. dan akhir nya Tim HCW coba melakukan penulisuran dan pemantawan. dan tim HCW menduga. apa yang terjadi di BPJN. dan BP2JK. itu sudah tidak asing lagi. Dan berpotensi sering terjadi. untuk HCW berharap agar KPK harus tunjukan taring terkait pemberetasan korpsi hingga di ujung bagian timur indonesia.
Untuk itu HCW sementara menyusun dokumen dan bakti yang akan di lampirkan. kami akan menyurat. kementrian PUPR. dan KPK Di jakarta. karna dugaan konspirasi ini suda tercium sejak lama.
Sekaligus HCW akan meminta kementrian PUPR dan KPK agar kroscek di lapangan, karena ada dugaan kuat konspirasi itu sering di lakukan.
Bagitu juga ada terjadi persaingan usaha yang tidak sehat di tubuh balai tersebut.
Bukan hanya itu, HCW Pun akan mengirim laporan atau surat melalui menteri Basuki Hadimuljono dan Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian PUPR untuk segera mengevaluasi dan mencopot Saudara Gunadi Antariksa dari jabatannya sebagai Kepala Balai BPJN termasuk Satker 1/2. yang ada di wilayah malut. tutur jeck.
( Jek/Redaksi)
