.jpg)
Advertisement
BOBONG,MATALENSANEWS.com- Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu, di Maluku Utara, resmi menerima tuntutan para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (11/10/2021).
Setidaknya ada 10 tuntutan yang diberikan kepada Pemda setempat, satu di antaranya yaitu meminta Bupati Aliong Mus, untuk meninjau kembali mutasi para guru tersebut.
Asisten II Sekretariat Daerah Taliabu, Hi. La Hudia Usman, menerima tuntutan para pendemo. Sebagai perwakilan Pemda, ia meminta agar tuntutan tersebut dibahas nanti bersama Bupati Taliabu Aliong Mus.
"Tuntutan anda kami ambil, kemudian akan disampaikan ke pimpinan, kemudian dirapatkan dan dijawab. Karena itu ada hal-hal lain yang menyangkut tanggung jawab," kata La Hudia saat hearing bersama para pendemo yang mengatasnamakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Taliabu.
Jawaban yang sama disampaikan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Husain Adam. Ia mengatakan Aliong Mus berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi para pendemo.
"Pada prinsipnya, apa yang menjadi aspirasi bapak ibu sekalian, saya ditunjuk untuk menerima itu dan akan ditindaklanjuti. Dan pada prinsipnya beliau (Bupati) menerima," terang Husain di hadapan pendemo.
Sementara itu, Ketua PGRI Taliabu Ansar La Parintah mengungkapkan, demo yang mereka gelar merupakan aksi damai. Tujuan utamanya adalah meminta jawaban Pemda terkait keputusan mutasi.
"Karena sudah hampir satu minggu lebih, pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Bupati, Sekda dan BKD, tidak dapat menjawab, sehingga ending-nya kami lakukan demo," ungkap Ansar.
Ia menambahkan, salah satu bukti kekecewaan para guru ASN yakni mutasi dengan mengutamakan indikasi politik.
"Yang kami sesalkan, perbuatan anggota DPRD Taliabu, yakni Ridwan Soamole, yang mengeluarkan statemen bahwa mutasi ini akibat bermain api sehingga terbakar (Berpolitik siap menerima nasib).
Sehingga disinyalir bahwa ratusan ASN dari guru dan tim medis ini dimutasi karena ikut politik praktis, padahal tidak ada satupun temuan bahwa mereka ikut terlibat dalam politik," tegasnya
Padahal, lanjut Ansar, sebagai anggota DPRD di Taliabu, seharusnya membantu para konstituen yang saat ini menyalurkan aspirasi.
"Ridwan Soamole inikan seharusnya dia membuat Peraturan Daerah (Perda) seperti itu, jadi kami target Ridwan Soamole juga di PAW.
Kami akan menyurat ke dewan kehormatan DPRD maupun dewan kehormatan partainya agar di PAW, karena telah merugikan masyarakat dan merugikan partainya," pintanya.
Selanjutnya, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan pemuda Marhaenis ( DPC GPM), Gerakan Pemuda Ansor, dan PGRI menegaskan akan menyurati Ketua dewan kehormatan agar di PAW Ridwan Soamole selaku anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Pulau Taliabu.
( Jek/Redaksi)
